Kompas TV regional hukum

PSI Anggap Vonis Kasus Pemerkosaan Anak di Bekasi Terlalu Rendah dan Terkesan Ditutupi

Sabtu, 4 Desember 2021 | 09:15 WIB
psi-anggap-vonis-kasus-pemerkosaan-anak-di-bekasi-terlalu-rendah-dan-terkesan-ditutupi
Ilustrasi pemerkosaan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bekasi, Tanti Herawati, menilai hukuman pemerkosa anak di Bekasi terlalu rendah dan tidak mempertimbangkan masa depan korban. (Sumber: Shutterstock via Kompas.com)

BEKASI, KOMPAS.TV - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bekasi, Tanti Herawati, menilai hukuman pemerkosa anak di Bekasi terlalu rendah dan tidak mempertimbangkan masa depan korban. 

Selain itu, Tanti juga menyebut ada kesan vonis tersebut ditutup-tutupi.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi dikabarkan telah menjatuhkan vonis hukuman penjara 7 tahun dan restitusi sebesar Rp10 juta kepada AT, pelaku pemerkosaan anak di bawah umur. 

PU, gadis berusia 15 tahun, menjadi korban pemerkosaan AT, pria berusia 21 tahun. Selain melakukan pemerkosaan, AT juga diduga melakukan kejahatan perdagangan orang dengan menawarkan PU sebagai pekerja seksual melalui layanan chat daring. 

Sejak awal kasus, Tanti Herawati yang akrab disebut Hera aktif mendampingi korban dan keluarganya.

Berdasarkan keterangan PU dalam sidang, ia harus melayani empat hingga lima orang lelaki hidung belang yang membayar ke AT. 

“Hukuman penjara 7 tahun dan restitusi 10 juta rupiah tidak sebanding dengan penderitaan dan masa depan PU. Hakim seharusnya memberikan hukuman maksimal kepada terdakwa,” ujar Hera dalam keterang tertulisnya, Sabtu (4/12/2021).

Baca Juga: Ayah Korban Pemerkosaan Anak Anggota DPRD: Putri Saya Menanggung Penderitaan Seumur Hidup

Restitusi yang diberikan, kata Hera, seharusnya bisa menjamin PU untuk menjalani masa depannya dengan layak dan terhormat. 

“Rusaknya masa depan seorang anak berusia 15 tahun akibat perbuatan AT tentu tidak sebanding dengan uang 10 juta rupiah. Belum lagi vonis 7 tahun yang sangat dekat dengan hukuman minimal 5 tahun. Di mana keadilan untuk korban?” sesalnya.

Penulis : Hedi Basri | Editor : Edy A. Putra

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


SINAU

Ternyata Begini Mekanisme Toilet Bus

Rabu, 26 Januari 2022 | 17:00 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
17:10
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19