Pimpinan MPR dan Sri Mulyani Sepakat Bertemu, Bamsoet: Agar Tak Terjadi Salah Paham

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pimpinan MPR RI sepakat bertemu melalui forum resmi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Pertemuan ini akan membahas berbagai hal, khususnya untuk meningkatkan sinergi antara kedua lembaga.

Adapun pertemuan tersebut digelar usai pimpinan MPR mengungkapkan kekecewaan atas kinerja Menkeu.

Ketua MPR Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet ini mengungkapkan menghargai kesediaan Sri Mulyani untuk berdiskusi tentang banyak hal dengan pihaknya. 

"Mengingat berbagai polemik yang terjadi belakangan ini antara Kementerian Keuangan dengan MPR RI, bukanlah terkait masalah anggaran melainkan lebih kepada masalah komunikasi dan koordinasi terkait tugas-tugas kelembagaan," kata Bamsoet berdasarkan keterangan tertulis, Jumat (3/12/2021). 

Bamsoet berharap pertemuan itu nantinya membuat ke depannya tidak terjadi kesalahpahaman antara MPR RI dengan Kementerian Keuangan.

"Agar ke depannya tidak terjadi kesalahpahaman, dan demi terciptanya hubungan saling menghormati, kita sepakat untuk saling bertemu," imbuhnya.

Dia kemudian menegaskan MPR RI akan selalu mendukung berbagai kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dalam mengelola keuangan negara.

Adapun khususnya, lanjut dia, dalam meningkatkan pendapatan negara dari berbagai sektor, sekaligus mendukung pemerintah dalam memulihkan perekonomian nasional 2022.

Baca Juga: Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad: Teman-Teman Merasa Ibu Sri Mulyani Itu Tidak Anggap MPR, Beliau Acuh

"Di saat pemerintah mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 dari sisi kesehatan dan ekonomi, MPR RI memperkuatnya dengan mengantisipasi dampak pandemi dari sisi ideologi, yakni dengan menggencarkan vaksinasi ideologi melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI," jelasnya. 

Ia berpandangan bahwa pandemi Covid-19 juga mengakibatkan pandemi moral berupa terpinggirkannya nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan jati diri bangsa. Dampak kerusakan dari terpinggirkannya nilai-nilai moral bisa jauh lebih dahsyat.

Bamsoet menilai dalam perkembangannya, implementasi empat pilar dan konstitusi di sektor perekonomian merupakan salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian.

"Perlunya pemahaman kebangsaan di sektor perekonomian, khususnya terhadap ancaman neoliberalisme dalam perekonomian Indonesia saat ini penting. Mengingat bukan sekadar mitos melainkan sudah dirasakan sangat nyata," ungkapnya.