Kompas TV nasional peristiwa

YLBHI Sentil Jokowi soal Polri Jaga Investasi: Jangan Bela Investor, lalu Gebuk Masyarakat

Jumat, 3 Desember 2021 | 20:47 WIB
ylbhi-sentil-jokowi-soal-polri-jaga-investasi-jangan-bela-investor-lalu-gebuk-masyarakat
Ketua YLBHI Muhammad Isnur mempertanyakan pertanyaan Presiden Jokowi soal polisi mesti menjaga investasi. (Sumber: Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mempertanyakan pertanyaan Presiden Jokowi soal polisi mesti menjaga investasi. Di sisi lain, ia meminta Polri menjamin kebebasan berpendapat masyarakat.

“Saya mendengar soal bagaimana cara menjaga investasi. Pertanyaannya, investasi yang mana? Kalau investasi, kemudian investor membutuhkan lahan dan menggusur masyarakat. Investasi yang merusak lingkungan?” tanya Isnur retoris pada Kompas TV, Jumat (3/12/2021).

Isnur mengingatkan bahwa Polri memiliki kewajiban melindungi dan menjamin hak asasi manusia (HAM) masyarakat.

Baca Juga: Jokowi Tegur Kapolres karena Sowan ke Ormas, YLBHI: Presiden Sendiri Anggota Ormas Tertentu

“Polisi memiliki kewajiban mengawasi masyarakat, juga berkewajiban melindungi masyarakat. Tidak kemudian polisi harus membela investor dan menggebuk masyarakat. Itu kesalahan juga,” tegas Isnur.

“Justru sesuai Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian, harusnya melindungi masyarakat, termasuk mengayomi dan melindungi Hak Asasi Manusia,” imbuhnya.

Ia mengingatkan, hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat masyarakat adalah hal penting yang dilindungi undang-undang.

“Ini tantangan untuk kapolri dan para kasatwil untuk bertugas dan bertindak sesuai konstitusi dan banyak undang-undang. Hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat berekspresi itu hal pokok,” kata Isnur.

Apresiasi soal Mural Jokowi

Di sisi lain, pihaknya mengapresiasi sikap Jokowi yang tidak tersinggung dengan mural-mural kritik.

“Teguran ini bagi saya penting agar ke depan tidak terus terjadi pelanggaran. Kepolisian harus terima dengan kritik dan mural itu, jangan tersinggung, takut atau baper,” ucap Isnur.

Penulis : Ahmad Zuhad | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
10:57
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19