Kompas TV regional berita daerah

Kanwil Kumham Sulsel Kaji Perda BUMDes Lewat FGD

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:03 WIB
kanwil-kumham-sulsel-kaji-perda-bumdes-lewat-fgd
Kanwil Kumham Sulsel Kaji Perda BUMDes Lewat FGD dengan Objek analisis dan evaluasi Perda Kabupaten Soppeng (Sumber: kanwilkumham sulsel)

MAKASSAR, KOMPAS.TV - Kanwil Kemenkumham Sulsel menggelar Forum Group Discussion (FGD) analisis dan evaluasi hukum serta pendalaman materi perancangan peraturan daerah di Hotel Gammara, Makassar. Senin, 29/11.

Objek analisis dan evaluasi yang dipilih, Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Bandan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tema yang diangkat "BUMDes yang berkePASTIan hukum"

Kepala Bidang Hukum, Andi Haris saat membacakan sambutan Kakanwil Sulsel mengatakan, BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

"BUMDes bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, pengembangan investasi, produktivitas perekonomian, dan potensi desa. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa. Pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa, serta mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.” Ungkap Haris

Lanjut Kabid Hukum menerangkan, BUMDes sepatutnya dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip profesional, terbuka dan bertanggungjawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal, dan berkelanjutan

Di tempat terpisah Kepala Divisi pelayanan hukum, Anggoro Dasananto menambahkan, Sepanjang tahun 2021, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah mengharmonisasikan 73 (tujuh puluh tiga) Rancangan Peraturan Daerah dan menerima konsultasi sebanyak 9 (sembilan) kali, dan melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap 12 (dua belas)Peraturan Daerah terkait Badan Usaha Milik Desa

“semoga kegiatan FGD ini akan membuahkan hasil yang pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya BUMDes yang Berkepastian Hukum,” ucap Anggoro.

Anggota Pokja Analis dan Evaluasi, Perancang Kanwil Sulsel, Abdillah menjelaskan latar belakang FGD dimaksud didasarkan pada komitmen Pemerintahan Jokowi mengawal implementasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan, untuk mencapai desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis.

“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 117 angka 1 melakukan perubahan terhadap defenisi dan bentuk BUMDes. BUMDes yang awalnya hanya berbentuk Badan Usaha kemudian diubah bentuknyamenjadi Badan Hukum.” Ungkap Abdillah.

Lebih lanjut Abdillah menerangkan, dengan status sebagai badan hukum, peran BUMDes semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUMDesa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli desa.

Penulis : KompasTV Makassar

Sumber : Kompas TV Makassar



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
13:11
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19