Kompas TV nasional berita utama

Skenario Perjalanan Libur Nataru, Pemerintah Daerah Didorong Terbitkan Perda dan Denda

Jumat, 3 Desember 2021 | 11:29 WIB
skenario-perjalanan-libur-nataru-pemerintah-daerah-didorong-terbitkan-perda-dan-denda
Suasana acara dialog Sapa Indonesia Pagi bertajuk “Skenario Perjalanan Libur Nataru” di Kompas TV, Jumat (3/12/2021) . (Sumber: Tangkapan Layar)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Peraturan Daerah (Perda) khusus penanganan Covid-19 dipandang perlu diterbitkan oleh pemerintah provinsi hingga tingkat kabupaten dan kota.

Hal ini dilakukan salah satunya guna mencegah adanya lonjakan kasus Covid-19 di daerah, terutama pada masa-masa liburan mulai dari Natal, Tahun Baru, Lebaran serta liburan sekolah.

Menurut Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Agus Taufik Mulyono perda-perda harus dikeluarkan, hal ini mengacu pada kekuatan transmisi lokal di daerah yang bisa memicu lonjakan kasus Covid-19.

"Perda-perda khusus itu harus dikeluarkan. Kalau syukur jangan hanya di provinsi, tapi juga di kabupaten dan kota bagaimana mereka mengelola transmisi lokal itu," kata Agus Taufik Mulyono dalam program dialog Sapa Indoenesia Pagi Kompas TV, Jumat (3/12/2021).

Adapun dalam perda yang dibuat oleh masing-masing daerah, kata Agus dapat disesuaikan dengan pendekatan budaya, karakter hingga lingkungan.

Bahkan dibuat dengan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku di pemerintah pusat.

Ia menyebut ini dilakukan agar kemudian aturan tersebut dapat menjadi sebuah penyadaran bagi masyarakat di wilayah tersebut.

"Disesuaikan dengan pendekatan budaya, karakter atau gestur penduduk, dan lingkungan. Mau gak mau begitu, karena mereka (pemerintah daerah) yang tahu sendiri bagaimana mengaturnya. Misal penduduk saya keras-keras, bandel bandel, pemimpin di situ yang tahu," jelas Agus.

Baca Juga: Epidemiolog UI: PPKM Level 3 di Akhir Tahun Salah Besar, Harusnya PPKM Khusus Nataru

Senada dengan pernyataan Agus, Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono menyebut penanganan Covid-19 di Indonesia perlu didorong dengan aturan yang konsisten, seperti perda di semua provinsi atau dibuatnya peraturan pemerintah.

Penulis : Nurul Fitriana | Editor : Gading Persada

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
05:54
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19