Kompas TV nasional politik

Ini Deretan Fasilitas dan Tunjangan Buat Anggota DPR, Ajudan TNI Termasuk?

Jumat, 3 Desember 2021 | 10:53 WIB
ini-deretan-fasilitas-dan-tunjangan-buat-anggota-dpr-ajudan-tni-termasuk
Anggota DPR RI Hillary Brigitta Lasut (Sumber: Tribunnews.com)

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota DPR RI Hillary Brigitta Lasut membuat heboh publik setelah dirinya meminta ajudan pribadi dari personel TNI kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.

Anggota legislatif termuda itu menjelaskan alasan dirinya meminta pengawalan pribadi dari personel TNI. Salah satu alasannya agar dirinya merasa terlindungi kala menjalani tugasnya sebagai wakil rakyat di Sulawesi Utara. 

Baca Juga: Hillary Brigitta, Anggota DPR Termuda Jelaskan Alasan Minta Ajudan dari TNI

"Saya sebenarnya sempat terpikir minta pengamanan dari pihak kepolisian tetapi karena banyak kasus yang saya kawal di kepolisian, saya merasa takutnya jangan sampai ada conflict of interest yang nanti membatasi saya mengurus kepentingan masyarakat, nanti kelihatannya tidak etis."

"Makanya saya konsultasi dengan tim hukum apakah bisa saya memohon bantuan pengamanan dari TNI. Menurut tim hukum tindakan saya tidak menyalahi aturan, tetapi saya tidak membahas soal etis atau tidaknya, sehingga saya sekarang sudah tahu mana etis dan tidak," tulis Hillary dalam akun Instagram pribadinya @hillarybrigitta, Jumat (3/12/2021). 

Lantas, apakah ajudan dari TNI itu termasuk dalam fasilitas dan tunjangan sebagai anggota DPR? 

Dikutip dari Kompas.com, berikut rincian gaji anggota DPR RI beserta tunjangan yang diterima per bulan selama masa jabatan lima tahun. 

Gaji pokok anggota DPR RI Besaran gaji anggota DPR RI sudah diatur berdasarkan Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR RI. 

Sementara ketetapan gaji anggota DPR RI diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015 tentang kenaikan indeks sejumlah tunjangan bagi anggota DPR. 

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji anggota DPR RI ditetapkan sebesar Rp 4.200.000 per bulan. 

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Desy Afrianti

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Pembatasan Perayaan Malam Tahun Baru

Jumat, 31 Desember 2021 | 23:36 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
00:17
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19