Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Indonesia Terus Mematangkan Implementasi Solar B40 yang Hadapi Sejumlah Kendala

Kamis, 2 Desember 2021 | 10:21 WIB
indonesia-terus-mematangkan-implementasi-solar-b40-yang-hadapi-sejumlah-kendala
Ilustrasi Pemerintah tengah mempersiapkan program B40. (Sumber: btbrd.bppt.go.id)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Rencana implementasi bahan bakar solar B40 sepertinya tidak berjalan mulus. Ada sejumlah faktor kendala, seperti harga CPO sebagai bahan baku biodiesel, yang melonjak tinggi serta adanya pandemi Covid-19.

Melansir dari Kompas.id, dalam 1 liter bahan bakar jenis ini terdiri dari solar murni 60 persen dan biodiesel dari minyak kelapa sawit atau CPO 40 persen. Harga CPO yang tinggi dikhawatirkan mengganggu konsistensi penerapan bahan bakar solar B40.

Untuk itu, pemerintah terus berupaya mematangkan persiapan B40 sebelum benar-benar diluncurkan ke pasar. Persiapan tersebut menyangkut teknologi, regulasi, hingga kesiapan badan usaha dan industri.

Sebelumnya, program solar B-40 ditargetkan diterapkan pada tahun ini. Namun, karena pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai, rencana tersebut tertunda sampai batas waktu yang belum ditetapkan.

Untuk sekarang ini, penggunaan yang berlaku adalah solar B30 (biodiesel 30 persen) atau dikenal dengan nama pasar biosolar.

 “Uji coba solar B40 sebenarnya telah dilakukan. Hasilnya pun telah keluar. Namun, masih ada sejumlah persyaratan lain yang harus dipenuhi hingga bahan bakar tersebut benar-benar dinyatakan layak diterapkan,” terang Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana dalam webinar bertajuk ”Menjaga Keberlanjutan Mandatori Biodisel: Menuju B40”, Selasa (30/11/2021).

Baca Juga: Usai Program Biodiesel B30 Berjalan Lancar, Pemerintah Bersiap Naik ke Program B40

Pihaknya saa ini tengah menyusun Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk spesifikasi biodiesel B40, SNI bahan bakar nabati, teknologi, regulasi, dan insentif.

“Dalam waktu dekat, kami akan merealisasikan uji jalan B40,” katanya.

Terlepas dari persiapan-persiapan itu, lanjut Dadan, pemerintah terus mendorong penerapan bahan bakar nabati. Badan usaha yang terlibat di bagian produksi didorong untuk mematuhi prinsip-prinsip lingkungan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan kebijakan besar mengurangi emisi gas rumah kaca.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV/Kompas.id



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
12:43
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19