Kompas TV nasional berita utama

Dinilai Tidak Efektif, Anggaran Program Sumur Resapan Anies Dicoret dari APBD 2022

Rabu, 1 Desember 2021 | 19:12 WIB
dinilai-tidak-efektif-anggaran-program-sumur-resapan-anies-dicoret-dari-apbd-2022
Pembangunan sumur resapan di atas trotoar di sepanjang jalan Raden Said Soekanto, kawasan Kanal Banjir Timur (KBT), Duren Sawit, Jakarta Timur. (Sumber: KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA ACHMAD)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggaran program sumur resapan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2022 dicoret dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) yang berlangsung Rabu (24/11/2021) lalu. 

Penghapusan anggaran sumur resapan diketok oleh Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Banggar, Prasetyo Edi Marsudi, dalam rapat tersebut. 

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengatakan, anggaran untuk sumur resapan dihapus karena sejumlah anggota Banggar menilai, pembangunan sumur resapan tidak efektif. 

"Waktu finalisasi atau pembahasan anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), banyak komplain dari anggota Banggar bahwa ada beberapa titik, menurut mereka, pembangunan sumur resapan ini tidak efektif, yang akhirnya diputuskan oleh Banggar, dinolkan," kata Ida kepada wartawan, Rabu (1/12/2021). 

Baca Juga: DPRD Kritik Program Sumur Resapan, Wagub DKI Klaim Efektivitas Sumur Resapan Cukup Baik

Ida menjelaskan, saat pembahasan Komisi D dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta, anggaran untuk sumur resapan yang disetujui yakni Rp122 miliar. 

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta sempat mengusulkan anggaran untuk sumur resapan untuk 2022 sebesar Rp330 miliar yang kemudian dibahas di komisi D dan dipangkas menjadi Rp122 miliar. 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menegaskan bahwa anggaran sumur resapan tersebut dicoret saat Rapat Banggar. 

"Dinolkan dari forum Banggar kemarin, kalau di Komisi D kan kita sudah kurangi jadi Rp122 M. Kalau di Banggar Besar, kesepakatan akhirnya dinolkan," kata Nova saat dihubungi melalui telepon, Rabu.  

Nova mengatakan, alasan dicoretnya anggaran tersebut karena ada sejumlah anggota yang menilai sumur resapan belum bisa menangani masalah banjir. 

Penulis : Hasya Nindita | Editor : Vyara Lestari

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
10:38
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19