Kompas TV regional peristiwa

PBNU Pertimbangkan Muktamar secara Daring, Usulan dari Cabang Istimewa NU Se-Dunia

Rabu, 1 Desember 2021 | 13:18 WIB
pbnu-pertimbangkan-muktamar-secara-daring-usulan-dari-cabang-istimewa-nu-se-dunia
Logo Muktamar Ke-34 NU. Dalam Muktamar Cabang Istimewa NU se-dunia sarankan Muktamar dilakukan secara daring saja (Sumber: PBNU)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Se-Dunia mengusulkan agar Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama tetap dilaksanakan pada 23-25 Desember 2021. Namun, teknis pelaksanaannya dilakukan secara daring secara penuh.

Menanggapi usulan itu, Ketua Panitia Pelaksana KH M Imam Aziz menyampaikan sangat mengapresiasi usulan dari PCINU ini.

"Ini usulan yang sangat baik. Usulan ini bisa menjadi pertimbangan PBNU," ujarnya sebagaimana rilis diterima KOMPAS TV, Rabu (1/12).

Ketua PCINU Jerman, Muhammad Rodlin Billah, memastikan bahwa terdapat beberapa alternatif teknologi yang dapat memfasilitasi pelaksanaan Muktamar NU secara daring, sekaligus ketersediaan para ahli yang akan membantu implementasinya. Menurutnya, penggunaan teknologi semacam ini bukanlah sebuah halangan.

“Meski tentu kita masih perlu konsolidasi lebih jauh serta mempelajari dengan seksama, mana platform teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan panitia dan para masyayikh (kiai),” ujarnya.

Baca Juga: Saat Tiga Ulama Sepuh NU Jawa Timur Minta Muktamar Dimajukan, Dukung Penuh Rais Aam PBNU

Soal ketersediaan tenaga ahli, di lingkungan PCINU Jerman saja ada banyak sarjana teknologi informasi, jelasnya.

Mulai dari tingkat sarjana, master, doktor, peneliti, bahkan profesor. Belum lagi menghitung tenaga ahli dari PCINU lainnya. Ia menyebut bahwa PCINU Inggris Raya, PCINU Jepang, PCINU Korea Selatan, dan PCINU Amerika Serikat - Kanada juga telah menyatakan dukungannya.

Namun, pria yang akrab disapa Oding itu menegaskan bahwa masih ada satu tantangan cukup besar, yaitu soal perubahan paradigma.

Misalnya, kata dia, soal kekhawatiran tidak optimalnya upaya penjelasan teknis penggunaan teknologi ini kepada para kiai. Ia yakin bahwa hal tersebut dapat diatasi bersama-sama dengan kecakapan yang dimiliki oleh nahdliyin, baik dari lingkungan berbagai PCI maupun yang ada di Indonesia.

Penulis : Dedik Priyanto | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
22:27
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19