Kompas TV nasional politik

KPK Sempat Selidiki Kasus Korupsi di PT JIP, Kini DItangani Bareskrim Polri

Rabu, 1 Desember 2021 | 06:28 WIB
kpk-sempat-selidiki-kasus-korupsi-di-pt-jip-kini-ditangani-bareskrim-polri
Ilustrasi - KPK mengungkapkan sempat menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pembangunan infrastruktur "Gigabit Capable Passive Optical Network" (GPON) di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP). (Sumber: KOMPAS.com/Rahel Narda )

JAKARTA, KOMPAS.TV -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sempat menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pembangunan infrastruktur 'Gigabit Capable Passive Optical Network' (GPON) di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP).

"Benar bahwa KPK sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap perkara terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pembangunan GPON di PT JIP pada 2017-2018," terang Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (30/11/2021), dikutip dari Antara.

Pada proses penyelidikan tersebut, lanjutnya, KPK telah menemukan unsur peristiwa pidananya dan pihak yang diduga bertanggung jawab secara hukum atas peristiwa tersebut.

Namun, setelah melalui gelar perkara di internal KPK, disimpulkan belum ditemukan pihak yang memenuhi unsur sebagai penyelenggara negara.

Hal ini didasarkan sebagaimana tugas dan kewenangan KPK yang dibatasi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang KPK, salah satunya terkait harus adanya unsur penyelenggara negara.

"Sehingga agar penanganan perkaranya tetap berlanjut, KPK melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi melimpahkan perkaranya kepada Mabes Polri," jelas Ali.

Baca Juga: KPK soal Vonis Nurdin Abdullah: Kami akan Pelajari Pertimbangan Majelis Hakim Sebelum Tentukan Sikap

Ia menyebut, hal tersebut sebagai wujud nyata kerja sama dan sinergi dalam penanganan tindak pidana korupsi antar aparat penegak hukum.

"KPK berharap sinergi ini tidak hanya terjalin kuat dalam penanganan perkara karena pemberantasan korupsi butuh upaya masif yang saling terintegrasi melalui pendekatan strategi pencegahan, pendidikan, dan penindakan," katanya.

Diketahui, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sudah memulai penyidikan kasus ini sejak 8 Februari 2021 berdasarkan laporan polisi (LP) bernomor LP/A/0072/II/2021/Bareskrim tertanggal 5 Februari 2021.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Gading Persada

Sumber : Antara



BERITA LAINNYA


VOD

Tenaga Honorer Berpeluang Diangkat Jadi PNS?

Minggu, 23 Januari 2022 | 23:37 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
23:57
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19