Kompas TV bisnis kebijakan

DPR Bakal Revisi UU Migas Tahun Depan

Rabu, 1 Desember 2021 | 05:55 WIB
dpr-bakal-revisi-uu-migas-tahun-depan

Ilustrasi - Pembahasan revisi Undang-Undang Migas akan mulai dilaksanakan oleh Komisi VII DPR Ri tahun depan.(Sumber: Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Migas akan mulai dilaksanakan oleh Komisi VII DPR RI tahun depan. Hal ini karena agenda tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.

Nantinya, pembahasan revisi UU Migas bakal dilakukan bersamaan dengan RUU Energi Baru Terbarukan (EBT) yang diperkirakan akan rampung di awal tahun depan.

 "Bersamaan (dengan hampir rampungnya RUU EBT), itu masuk UU Migas, gak menunggu EBT selesai," jelas Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, Senin (29/11/2021), dikutip dari Kontan.co.id.  

Lebih lanjut, ia menyampaikan poin-poin krusial yang bakal dibahas yakni, soal kelembagaan dan investasi. Mengingat, kelembagaan itu menyangkut dengan status Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Pasalnya, SKK Migas yang dibentuk sebagai pengganti BP Migas, kemudian dibubarkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2012 silam, kini hanya mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres).

Tepatnya tercantum dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Baca Juga: Energi Baru Terbarukan Terus Dikembangkan, Indonesia Tak Akan Tinggalkan Industri Migas

Sugeng mengungkapkan, perlu ada penjelasan lebih mendalam mengenai badan usaha khusus. Apakah nantinya ada BUMN khusus yang menjadi regulator untuk sektor migas atau ada kebijakan lainnya.

Ia juga menilai, kehadiran SKK Migas sejatinya sudah cukup terlihat perannya. Dalam hal ini, sudah mulai ada kecocokan antara SKK Migas sebagai regulator dengan para operator migas atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Gading Persada

Sumber : Kontan.co.id



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
20:42
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19