Kompas TV bisnis kebijakan

Pemerintah dan DPR akan Revisi UU Cipta Kerja, Ekonom: Jangan Cuma Formalitas!

Selasa, 30 November 2021 | 11:53 WIB
pemerintah-dan-dpr-akan-revisi-uu-cipta-kerja-ekonom-jangan-cuma-formalitas
Ilustrasi - Momen revisi Undang-Undang Cipta Kerja jangan hanya dijadikan formalitas untuk membenahi proses formil dan mengabaikan perbaikan substansi. (Sumber: Raeka Singgar / Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti mengatakan, momen revisi Undang-Undang Cipta Kerja jangan hanya dijadikan formalitas untuk membenahi proses formil dan mengabaikan perbaikan substansi.

UU Cipta Kerja perlu dibahas ulang dengan melibatkan partisipasi publik dan pihak terkait lainnya untuk membenahi sejumlah pasal problematik yang bisa merugikan masyarakat dan mengancam lingkungan.

“Berkaitan dengan proses demokrasi yang sejati, sesuai dengan yang dipersoalkan hakim MK dalam pertimbangan hukum adalah meaningful participation dalam proses legislasi. Tidak boleh lagi ada proses pembahasan yang rahasia, tertutup dari publik, dan dikebut terburu-buru,” kata Rachmi yang juga salah satu penggugat uji formil dan materil UU Cipta Kerja, dikutip dari Kompas.id.

Ia menilai, lebih baik pemerintah dan DPR mengevaluasi regulasi itu secara menyeluruh dari awal, tidak hanya pasal per pasal. Sebab, problem UU Cipta Kerja sudah terlihat sejak dalam penyusunan naskah akademik (NA).

 “Mulai dari membenahi NA. Dari sana akan terbaca, apakah pemerintah ada political will untuk benar-benar memperbaiki UU ini,” tuturnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Sebut UU Cipta Kerja Masih Bisa Berlaku, Serikat Pekerja: Menyesatkan!

Terkait masalah ini juga, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Tauhid Ahmad menuturkan, beberapa pasal bermasalah itu di antaranya terkait dengan aspek ketenagakerjaan, hubungan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, kemudahan perizinan berbasis risiko yang berpotensi mengancam lingkungan, dan lain-lain.

“Sayang jika substansi UU tidak ikut dibenahi. Mumpung saat ini ada kesempatan untuk merevisi, jangan hanya prosedur formil yang diperbaiki, materinya juga harus direvisi,” sambung dia.

Menurutnya, selain UU Cipta Kerja, berbagai peraturan turunannya pun pada akhirnya perlu direvisi untuk membenahi secara komprehensif regulasi yang cacat formil itu.

“Apalagi, ada banyak PP-PP yang mengatur norma baru, yang sebenarnya tidak ada di UU Cipta Kerja. Hal-hal problematik seperti ini juga harus direvisi nantinya, tidak bisa hanya merevisi UU, dan tidak bisa hanya membenahi proses formilnya saja,” ungkapnya.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Gading Persada

Sumber : Kompas TV/Kompas.id



BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Kapal Tenggelam, 1 ABK Meninggal

Selasa, 18 Januari 2022 | 09:15 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
09:33
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19