Kompas TV regional hukum

Sejumlah Penghuni Apartemen di Surabaya Mangadukan Komunitasnya ke DPRD

Selasa, 30 November 2021 | 10:28 WIB
sejumlah-penghuni-apartemen-di-surabaya-mangadukan-komunitasnya-ke-dprd
Apartmen Purimas di Gunung Anyar, Kota Surabaya (Sumber: Kompas.tv/Ant)

SURABAYA, KOMPAS.TV – Penghuni apartemen Puri Mas di kawasan Gunung Anyar mengadu ke Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya lantaran resah keamanannya terganggu. Pasalnya, Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) menyewakan "short time" (sewa kamar per jam) terhadap beberapa unit apartemen tersebut.

"Penghuni apartemen resah karena aktivitas orang luar yang keluar masuk apartemen," jelas Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Khrisna di Surabaya, Selasa (30/11/2021), dikutip dari Antara.

Dari situ, Komisi A DPRD Surabaya kemudian mengevaluasi keberadaan P3SRS atau organisasi yang menaungi para penghuni apartemen tersebut tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dan juga secara garis besar tak berfungsi.

Pertiwi Ayu menilai, jika terus terjadi, mereka khawatir privasi dan keamanan mereka terganggu dan tentunya berpotensi menjadi tempat peredaran narkoba atau terorisme.

"Warga menanyakan soal pertanggungjawaban keuangan dari pengelola. Paling tidak tiga bulan sekali dilaporkan ke warga. Dari pengembang sudah diserahkan ke P3SRS," ujarnya menerangkan.

Merespon persoalan ini, Komisi A DPRD mengutus tiga anggota Komisi A yaitu, Arif Fathoni, Imam Syafi'i dan Josiah Michael untuk menghadiri Rapat Umum Luar Biasa (RULB) antara antara P3SRS dengan para penghuni pada 4 Desember 2021 mendatang.

Adapun, anggota Komisi A Imam Syafi’i menerangkan, keberadaan rumah susun atau apartemen ada undang-undang yang mengatur yaitu UU Nomor 20 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 13 Tahun 2021 tentang P3SRS.

Baca Juga: Siapa Bilang Hidup di Apartemen Itu Mahal? Ini Penjelasannya

"Ketika sudah diserahkan pemilik pengembang wajib membentuk P3SRS dalam waktu 6 bulan. Dan di Apartemen Puri Mas ini ternyata P3SRS-nya tidak amanah,” kata Imam. Untuk selanjutnya, pihaknya akan mengecek apartemen lainnya di Surabaya terkait dengan kinerja P3SRS.

Raperda

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV/Antara



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:31
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19