Kompas TV regional kriminal

Penasihat Hukum Minta Nani Dijerat Pasal Kelalaian dalam Sidang Pleidoi Sate Sianida Bantul

Senin, 29 November 2021 | 14:05 WIB
penasihat-hukum-minta-nani-dijerat-pasal-kelalaian-dalam-sidang-pleidoi-sate-sianida-bantul
Sidang pleidoi sate sianida digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bantul, Senin (29/11/2021). (Sumber: Switzy Sabandar/KOMPAS.TV)

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV- Sidang pleidoi sate sianida digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bantul, Senin (29/11/2021). Dalam persidangan kasus sate sianida Bantul sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Nani Apriliani (25) dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman 18 tahun penjara.

Penasihat hukum terdakwa, Anwar Ary Widodo, tidak sependapat dengan dakwaan dan tuntutan JPU. Ia menitikberatkan bukan pada unsur kesengajaan (dolus eventualis), melainkan kelalaian atau alpa (culpa).

Terlebih, Bandiman (ojek online) tidak mengembalikan sate sianida kiriman Nani seperti yang diminta istri Tomi karena tidak mengenal sosok pengirim paket makanan itu pada Minggu (25/4/2021) silam.

Baca Juga: Sidang Pleidoi Nani Terdakwa Kasus Sate Sianida Bantul Ditunda, Ini Alasannya

"Tanpa hak, seharusnya Pak Bandiman itu tidak membawa pulang (paket makanan). Karena sudah disampaikan dalam berita acara bahwa saudara Maria, istri Tomi itu kan sudah memerintahkan ke Pak Bandiman untuk dikembalikan, bukan untuk diberikan ke Pak Bandiman,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan pasal 359 KUHP yang berbunyi barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Penasihat hukum Wanda Satria Atmaja dalam sidang pleidoi juga menegaskan dalam fakta persidangan terungkap Bandiman yang merupakan ayah korban membawa pulang paket makanan yang bukan merupakan haknya.

"Apakah perbuatan saksi Bandiman tersebut sebuah opzet (kesengajaan) atau sebuah culpa (lalai)? Tentu saja kalau itu sebuah opzet maka akan masuk dalam 55 KUHP. Namun secara nyata ini adalah culpa atau kealpaan baik kealpaan terdakwa dan kealpaan saksi Bandiman di mana terdakwa tidak pernah menduga dan tidak pernah bermaksud dan berniat untuk membunuh," ucapnya.

Baca Juga: Terdakwa Kasus Sate Sianida Dituntut 18 Tahun Penjara

Menurut Wanda, ketika itu juga kondisi kejiwaan terdakwa sate sianida Bantul tidak berniat untuk membunuh atau menghilangkan nyawa. Ia menegaskan tidak ada unsur kesengajaan dalam kasus ini.

Penulis : Switzy Sabandar | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Sosialisasi Vaksinasi Anak

Rabu, 26 Januari 2022 | 21:22 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
21:54
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19