Kompas TV bisnis kebijakan

Energi Baru Terbarukan Terus Dikembangkan, Indonesia Tak Akan Tinggalkan Industri Migas

Senin, 29 November 2021 | 13:22 WIB
energi-baru-terbarukan-terus-dikembangkan-indonesia-tak-akan-tinggalkan-industri-migas
Ilustrasi - pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan, tidak akan meninggalkan industri hulu minyak dan gas bumi. (Sumber: Dok. Pertamina)

BADUNG, KOMPAS.TV – Di tengah tren global yang terus mengembangkan energi baru terbarukan (EBT), pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan, tidak akan meninggalkan industri hulu minyak dan gas bumi.

"Industri hulu migas, tidak akan serta merta ditinggalkan karena industri ini juga menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam IOG 2021 di Badung, Bali, Senin (29/11/2021), dilansir dari Antara.

Ia menjelaskan, Indonesia juga sedang mengusahakan peningkatan pengembangan dan penggunaan EBT.  Pasalnya, Indonesia merupakan  salah satu negara pendukung karbon rendah yang berkomitmen untuk mencapai netralitas karbon pada 2060. Termasuk melalui sejumlah kebijakan untuk mengusahakan lompatan perubahan.

Pada masa transisi energi ini ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan, antara lain masalah reability energi baru dan terbarukan yang memerlukan teknologi untuk menjaga intermittency.

Baca Juga: SKK Migas Siapkan Langkah Hadapi La Nina agar Produksi dan Lifting Migas Tak Terganggu

Menurut Arifin, peranan industri hulu migas yang rendah karbon diharapkan bisa menjadi energi pada masa transisi ini. Industri hulu migas yang rendah karbon merupakan visi dari industri fosil dalam era transisi ke depan. Selain itu, juga memberikan efek berganda yang telah dirasakan sampai ke sektor-sektor pendukung.

Universitas Indonesia bahkan merilis hasil studi dampak kegiatan usaha hulu migas pada 2003-2017 yang menunjukkan bahwa efek berganda industri hulu migas terus meningkat.

"Kita melihat penggunaan kapasitas nasional di sektor hulu migas cukup besar, baik dari sisi persentase maupun nilainya. Sebagai contoh, pada tahun 2020 penggunaan kapasitas nasional sebesar 57 persen dengan nilai pengadaan sekitar 2,54 miliar dolar AS," terangnya.

Adapun, pemerintah beralasan menjadikan gas alam sebagai pendukung transisi energi karena mudah didistribusikan dan disimpan, serta rendah karbon.

Berdasarkan data The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), badan PBB untuk menilai ilmu terkait perubahan iklim, gas alam hanya menghasilkan 469 gram karbon dioksida per kilowatt jam (kWh).

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV/Antara



BERITA LAINNYA


Kesehatan

Sulut Deteksi 31 Kasus Probable Omicron

Jumat, 28 Januari 2022 | 06:13 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
06:39
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19