Kompas TV nasional sosial

Buruh dan Mahasiswa Gelar Demo di Balai Kota DKI Siang Ini, Tuntut Kenaikan UMP 10 Persen

Kompas.tv - 29 November 2021, 09:13 WIB
buruh-dan-mahasiswa-gelar-demo-di-balai-kota-dki-siang-ini-tuntut-kenaikan-ump-10-persen
Buruh melakukan aksi unjuk rasa menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2022 di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/11/2021). (Sumber: Kompas.tv/HASYA NINDITA)
Penulis : Hedi Basri | Editor : Purwanto

JAKARTA, KOMPAS.TV - Siang ini, Senin (29/11/2021), aliansi buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta. 

Mereka mendesak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar minimal 10 persen. 

Aliansi buruh tersebut menuntut pencabutan Surat Keputusan (SK) Penetapan Upah Minimum Provinsi yang hanya naik sebesar 1,09 persen.

Juru Bicara Gebrak Ilhamsyah mengatakan, sebelum menyampaikan tuntutan kenaikan upah minimum provonsi (UMP), pihaknya akan melakukan aksi di kawasan industri, seperti di Jakarta Utara dan Tangerang, kemudian mengarah ke depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta.

"Kedua, kita menuntut Presiden Jokowi mengeluarkan kenaikan upah secara nasional rata-rata antara 10 sampai 15 persen melalui Keputusan Presiden atau Kepres," kata Ilhamsyah dilansir dari Antara, Senin (29/11/2021).

Baca Juga: Buruh Tuntut UMP Naik 5 Persen, Wagub DKI: Ada Aturan yang Harus Ditaati 

Ilhamsyah, yang juga Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menambahkan, buruh dan mahasiswa juga menuntut agar pemerintah dapat menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.

Seperti diketahui, sebelumnya Omnibus Law UU 11/2020 Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional. 

Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang uji formil UU 11/2020 Cipta Kerja yang disiarkan secara daring, Kamis (25/11).

Omnibus Law UU 11/2020 Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MK memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu dua tahun ke depan.

Adapun aksi unjuk rasa nanti akan diikuti oleh sejumlah massa dari berbagai elemen, seperti buruh dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan mahasiswa dari Liga Mahasiswa Nasional untuk demokrasi.

"Estimasi ada sekitar 5.000 orang yang akan turun ke jalan," terang Ilhamsyah.

Baca Juga: Ratusan Buruh Geruduk Kantor Gubernur Gorontalo



Sumber : Antara

BERITA LAINNYA



Close Ads x