Kompas TV bisnis kebijakan

Pengamat Anggap Bantuan untuk Pelaku Pariwisata Rp1,8 Juta Sudah Telat, Ini Alasannya

Senin, 29 November 2021 | 06:17 WIB
pengamat-anggap-bantuan-untuk-pelaku-pariwisata-rp1-8-juta-sudah-telat-ini-alasannya
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat mengunjungi The Hub Equestrian, Archery and Coffee di Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat (31/10/2021). Pemerintah memberikan Bantuan Pemerintah bagi Usaha Pariwisata (BPUP) sebesar Rp1,8 juta untuk membantu dari dampak pandemi. (Sumber: Antara)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah lewat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memberikan bantuan sebesar Rp1,8 juta kepada pelaku usaha pariwisata. Bantuan itu disalurkan lewat program Bantuan Pemerintah bagi Usaha Pariwisata (BPUP).

Namun, pengamat pariwisata Taufan Rahmadi menilai dana sebesar Rp1,8 juta masih sangat kecil dibandingkan apa yang menjadi kebutuhan pelaku usaha pariwisata.

“(Selain itu), bantuan ini boleh dikatakan agak terlambat karena sebenarnya kawan-kawan itu sangat membutuhkan di saat awal-awal pandemi (COVID-19) terjadi,” kata Taufan seperti dikutip dari Antara, Senin (29/11/2021).

Menurut Taufan, untuk memulihkan dunia pariwisata dari pandemi ada 2 hambatan yang paling penting untuk diselesaikan. Yaitu terkait kebijakan bagi wisatawan mancanegara untuk karantina selama 3 hari jika ingin berwisata ke Indonesia.

Baca Juga: Cegah Varian Omricon, Indonesia Larang Perjalanan dari 11 Negara

Taufan menilai, aturan itu menghambat dan membuat Indonesia sulit berkompetisi dengan sebagian negara yang sudah tak memberlakukan karantina. Menurutnya, Indonesia hanya perlu menerapkan kebijakan PCR bagi wisman serta vaksin 2 kali untuk berwisata ke Indonesia.

Selanjutnya, terkait asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimum sebesar 100 ribu dolar AS. Jumlah itu terlalu besar sehingga tak semua wisman mau berkunjung di Indonesia.

Di sisi lain, Taufan tetap mengapresiasi pemberian BPUP.

“Ini sejalan dengan rekomendasi United Nation World Tourism Organization (UNWTO) bahwa pada krisis pandemi COVID-19, negara harus hadir dengan memberikan dukungan fiskal kepada para pelaku pariwisata,” tutur Taufan.

Baca Juga: Luhut Jawab Pengusaha yang Tolak PPKM Level 3 Saat Nataru

Penulis : Dina Karina | Editor : Desy Afrianti

Sumber : Antara



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
19:17
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19