Kompas TV nasional peristiwa

TEGAS! Ahok Minta Revisi UU BPK: Ada Oknum dan Pejabat yang Masuk Penjara

Sabtu, 27 November 2021 | 17:40 WIB

Penulis : Desy Hartini

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa dikenal dengan Ahok kembali bicara soal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kanal YouTube miliknya Panggil Saya BTP, Jumat (19/11/2021).

Hal tersebut bermula dari ungkapan yang menyebutkan Pertamina telah membuat rugi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ahok menjelaskan bahwa semua keputusan berada di BPK.

Sementara, pihak yang diaudit BPK tak bisa menggunakan jasa pihak ketiga untuk mendapat hasil audit pembanding.

Baca Juga: Jokowi di Hadapan Ahok Dkk: Impor Minyak Kita Terlalu Besar Sekali!

Pasalnya, dalam Undang-undang BPK tidak memerbolehkan pihak ketiga untuk melakukan perhitungan.

"Melakukan perhitungan, dia putuskan A, harus terima A. Selesai Anda," ungkap Ahok.

Ahok pun menyebutkan bahwa dirinya sudah kenyang dalam berurusan dengan panggilan hukum di Indonesia. Ia pun menilai UU BPK ini perlu untuk direvisi.

"Kalau dalam hukum, karena saya suka dipanggil-panggil juga kan, dipanggil jaksa, polisi, KPK, BPK, saya sudah kenyang juga dipanggil-panggil gini," ujarnya.

Bahkan, ia pun mengklaim bahwa hanya dia yang berani meminta BPK untuk melakukan revisi dan tak ada satu pejabat yang melakukan hal yang sama sepertinya.

"Kalau orang dulu mempersoalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mesti direvisi Undang-undangnya, saya kira Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang harus direvisi Undang-undangnya juga," tegas Ahok.

"Anda harus revisi Undang-undang BPK. Kenapa? Kenapa bisa juga ada oknum di BPK atau oknum di BUMN, terbukti bisa masuk penjara tuh. Pejabat di BPK juga ada yang masuk penjara, artinya ada oknum kan," pungkasnya.

Editor: Laurensius Galih

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
17:49
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19