Kompas TV regional berita daerah

Kemenkumham Sulsel Harmonisasi Ranperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten Wajo

Sabtu, 27 November 2021 | 17:35 WIB
kemenkumham-sulsel-harmonisasi-ranperda-retribusi-persetujuan-bangunan-gedung-kabupaten-wajo
Kasubbid FPPHD Kemenkumham Sulsel Harmonisasi Ranperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten Wajo (Sumber: kanwilkumham sulsel)

MAKASSAR, KOMPAS.TV -  Kepala Subbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (FPPHD) Kanwil Kumham Sulsel Maemuna pimpin rapat fasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di ruang rapat Kanwil, Jumat (26/11).

Maemuna menyampaikan apresiasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo karena sangat intens mengirimkan Rancangan Produk Hukum Daerahnya untuk diharmonisasi di Kantor Wilayah. Hal ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah Kab. Wajo dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan implementatif.

Sementara itu, Kabag Hukum Kab. Wajo Andi Elvira Fajarwati mengatakan pihaknya dan DPRD belum akan melakukan pembahasan kalau belum ada harmonisasi dari  perancang Peraturan Perundang-Undangan dari kanwil Kemenkumham Sulsel.

Selain itu pihak Pemda Wajo tetap memproses Ranperda ini sambil mengikuti perkembangan pasca putusan MK terkait Undang - Undang cipta kerja

Di tempat terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto berterima kasih kepada pemerintah Daerah Kab. Wajo yang selama ini telah  bersinergi, terutama dalam pengharmonisasian Rancangan Produk Hukum Daerah, dengan harapan produk hukum yang dihasilkan berkualitas yakni  memenuhi aspek filosopis, sosiologis dan yuridis.

Adapun Tim  Perancang Peraturan Perundang Undangan Kanwil kemenkumham Sulsel yang membahas ranperda ini  adalah Muhammad Fadli, Anggria Septariani, A. Adryana Akbar dan Adwijayanthy Noer.

Tim ini menyampaikan rekomendasi agar materi dalam Rancangan Peraturan Daerah ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16   Tahun 2021  tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yg  tidak dikenal lagi izin mendirikan bangunan (IMB) melainkan persetujuan bangunan Gedung.

Terkait dengan teknik penyusunan agar  disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kabag Hukum Kab. Wajo Andi Elvira Fajarwati turut didampingi oleh Tim yakni Pengkaji wadjo institute Muhammad Aksha Wahda, Kepala Bidang BINA KONSTRUKSI dinas PUPRP kab.wajo Masriadi, Perwakila Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo, Hj nuryamin,  Perwakil DPMPTSP dan Jajaran Bagian Hukum Kabupaten Wajo.

Penulis : KompasTV Makassar

Sumber : Kompas TV Makassar



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
18:12
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19