Kompas TV regional agama

PP Muhammadiyah Luncurkan Aplikasi Bantuan Hukum untuk Bantu Umat yang Terpinggirkan

Sabtu, 27 November 2021 | 16:03 WIB
pp-muhammadiyah-luncurkan-aplikasi-bantuan-hukum-untuk-bantu-umat-yang-terpinggirkan
Penandatangan MoU antara PP Muhammadiyah dan Halo Lawyer Indonesia, Jumat (26/11/2021), di Yogyakarta. MoU ini menandai kerja sama kedua pihak dalam aplikasi bantuan hukum yang bertujuan untuk membantu umat yang terpinggirkan secara hukum. (Sumber: PP Muhammadiyah)

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan meluncurkan aplikasi konsultasi dan bantuan hukum dengan menggandeng PT Halo Lawyer Indonesia.

Aplikasi ini nantinya akan membuka akses menuju hukum bagi umat yang selama ini terpinggirkan secara hukum.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PP Muhammadiyah dan PT Halo Lawyer Indonesia di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Jumat (26/11/2021).

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah Taufiq Nugroho menyebut, lewat aplikasi ini masyarakat akan kian mudah melakukan konsultasi hukum secara digital.

Jika dibutuhkan secara offline, LBH Muhammadiyah juga memiliki jaringan di seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia.

“Aplikasi ini akan menjangkau seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan jasa hukum, secara mudah, murah dan profesional. Mencari lawyer semudah pesan makanan di Grabfood atau Shopeefood,” tutur Nugroho sebagaimana rilis yang diterima KOMPAS TV, Sabtu (27/11).

Baca Juga: Sejarawan Amerika Temukan Sejumlah Bukti, Peran Muhammadiyah Hilang dalam Sejarah Nasional

Nugroho juga menyampaikan, nantinya pengguna aplikasi bisa dengan mudah memilih pengacara, khususnya dari jaringan Muhammadiyah, mendapatkan bantuan hukum, dan melakukan konsultasi hukum yang kadang dianggap berbelit. 

"Kita bisa menggunakan handphone atau smartphone untuk memilih lawyer yang keahliannya sesuai dengan yang kita butuhkan," jelasnya. 

Nugroho mengatakan orientasi dari program ini adalah memberikan solusi dan memudahkan urusan masyarakat, bukannya mempersulit dan mencari keuntungan di atas penderitaan orang.

Penulis : Dedik Priyanto | Editor : Edy A. Putra

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
00:49
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19