Kompas TV advertorial

Jasa Raharja Beri Perlindungan Kecelakaan untuk Penumpang Ojek Online Maxim

Jumat, 26 November 2021 | 15:07 WIB
jasa-raharja-beri-perlindungan-kecelakaan-untuk-penumpang-ojek-online-maxim
Nota perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Direktur Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi Jasa Raharja Amos Sampetoding dengan Direktur PT Aplikasi Perdana Indonesia Vadim Lunusov, di Hotel Tentrem, Yogyakarta, Rabu (24/11/2021). (Sumber: Dok. Jasa Raharja)

JAKARTA, KOMPAS.TV – PT Jasa Raharja memberikan perlindungan dasar risiko kecelakaan lalu lintas bagi pengguna layanan transportasi online aplikasi Maxim, mulai 1 Desember 2021.

Melalui kerja sama ini, baik penumpang maupun pengendara ojek online Maxim akan mendapat santunan jika terjadi kecelakaan.

Hal ini menyusul penandatanganan kerja sama antara PT Jasa Raharja dengan PT Teknologi Perdana Indonesia (PT TPI) tentang penghimpunan dan penyaluran iuran wajib untuk pertanggungan kecelakaan penumpang.

Nota perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Direktur Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi Jasa Raharja Amos Sampetoding dengan Direktur PT Aplikasi Perdana Indonesia Vadim Lunusov, di Hotel Tentrem, Yogyakarta, Rabu (24/11/2021). Acara tersebut turut disaksikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiadi.

“Kerja sama ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat pengguna angkutan umum di jalan raya dan juga bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada rakyatnya melalui Jasa Raharja,” jelas Direktur Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi Jasa Raharja Amos Sampetoding dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (25/11/2021).

PT TPI merupakan penyedia aplikasi Maxim yang memberikan layanan angkut sewa khusus atau transportasi online ride hailing di Indonesia. Beroperasi sejak tahun 2019, saat ini layanan ojek online Maxim sudah beroperasi di 73 kota di 31 provinsi di Indonesia.

Baca Juga: Jasa Raharja Beri Santunan Korban Kecelakaan Truk di Tanjakan Sanur Sumedang

Sebelum adanya kerja sama, pengelolaan Dana Perlindungan Wajib Kecelakaan Penumpang (DPWKP) dilakukan secara mandiri oleh cabang-cabang Jasa Raharja di setiap provinsi.

Meski berjalan cukup baik, namun pemungutan DPWKP tersebut mempunyai tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya di lapangan.

Melalui DPWKP, negara melalui mandat yang diberikan kepada PT Jasa Raharja, memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat pengguna angkutan penumpang umum atas risiko kecelakaan baik transportasi umum di darat, laut, udara, kereta api, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan di seluruh wilayah Indonesia.

Penulis : Elva Rini

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Suami Korban Sudah 16 Kali Diperiksa

Jumat, 26 November 2021 | 15:08 WIB
ROSI

Geliat Tebar Pesona Para Tokoh | Rosi (1)

Jumat, 26 November 2021 | 15:01 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
15:10
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19