Kompas TV regional agama

Gus Ipul Jelaskan Duduk Perkara Muktamar NU Tidak Kondusif, terkait Perintah Rais Aam PBNU

Jumat, 26 November 2021 | 15:22 WIB
gus-ipul-jelaskan-duduk-perkara-muktamar-nu-tidak-kondusif-terkait-perintah-rais-aam-pbnu
Ketua PBNU Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul jelaskan duduk perkara Muktamar NU tidak kondusif, ini terkait juga munculnya surat Rais Aam PBNU (Sumber: ANTARA/Fiqih Arfani)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Saifullah Yusuf atau biasa disapa Gus Ipul menjelaskan alasan kenapa ia sempat bilang soal tidak kondusif terkait pelaksanaan Muktamar NU. Hal ini terkait kepastian Muktamar yang maju maupun mundur karena efek PPMK level 3 yang bakal diberlangsungkan pemerintah, berdekatan dengan tanggal Muktamar NU 23-25 Desember yang digelar di Lampung.

Gus Ipul menjelaskan, hal itu terkait surat yang diterbitkan Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar tentang permintaan untuk memajukan Muktamar NU jadi tanggal 17 Desember 2021. Sedangkan, secara resmi PBNU belum memutuskan jalannya muktamar mundur atau diajukan.

"Surat Perintah ini ada latar belakangnya. Tidak ujug-ujug," kata Ketua PBNU H Saifullah Yusuf, Jumat (26/11) di Jakarta.

Dalam amatan KOMPAS TV, surat itu beredar di grup-grup WA dengan nomor bertuliskan 4272/A.1103/11/2001. Isinya memerintahkan panitia agar segera mengambil langkah-langkah terukur untuk menyelenggarakan muktamar pada tanggal 17 Desember 2021.

"Itulah kenapa saya bilang bahwa PBNU itu sedang tidak baik-baik saja," katanya. 

Baca Juga: Habib Salim Sesalkan Pernyataan Gus Ipul terkait Kondisi PBNU yang Tidak Kondusif

Sebelum Surat Perintah itu dibuat, terang Gus Ipul, telah ada jadwal rapat untuk menyikapi status PPKM level 3 pada periode 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 secara nasional.

Peserta rapat, kata Gus Ipul yang juga salah satu Ketua PBNU, adalah Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Rapat disepekati dilakukan hari Rabu tanggal 24 November 2021.

Karena pada hari itu tidak dapat diambil keputusan alias deadlock, kata Gus Ipul lagi, maka Sekjen meminta agar rapat ditunda dan dapat dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2021.

"Jadi, Rabu sudah rapat. Rupanya tidak ditemukan kata sepakat untuk memajukan muktamar. Alasannya soal kesiapan panitia. Untuk mendapat laporan soal kesiapan, lalu rapat mencoba menghubungi Panitia. Ternyata Pak Nuh selaku Ketua Panitia Pengarah sedang di lapangan, di Lampung. Sementara Ketua Panitia Pelaksana, Pak Imam Aziz, hari Rabu itu tidak bisa dihubungi," ujarnya.

Penulis : Dedik Priyanto | Editor : Desy Afrianti

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Berita Daerah

IRT Nekat Jadi Bandar Narkoba

Jumat, 26 November 2021 | 15:17 WIB
Berita Daerah

Suami Korban Sudah 16 Kali Diperiksa

Jumat, 26 November 2021 | 15:08 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
15:24
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19