Kompas TV nasional politik

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Buruh Tetap Kecewa

Kamis, 25 November 2021 | 18:54 WIB
mk-putuskan-uu-cipta-kerja-inkonstitusional-bersyarat-buruh-tetap-kecewa
Undang-Undang Cipta Kerja disahkan oleh Presiden Joko Widodo. (Sumber: Setneg.go.id)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Buruh menyatakan masih kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang Cipta Kerja.

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja LEM SPSI Endang Hidayat dalam program Kompas Petang, Kamis (25/11/2021).

“Kami dari buruh sebagiannya bersyukur, tetapi sebagiannya lagi tetap masih kecewa terhadap Mahkamah Konstitusi karena tidak jelas utuh 100% isi putusannya berpihak pada buruh,” kata Endang.

Endang menuturkan kekecewaan buruh terhadap putusan MK dilatari masih berlakunya UU Cipta Kerja yang diputus inkonstitusional selama dua tahun ke depan.

“Untuk 2 tahun ke depan pemerintah bersama DPR merevisi kembali, nah itu celahnya ada di situ. Jadi kami masih ada kecewa juga kepada Mahkamah Konstitusi,” ujar Endang.

Baca Juga: MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Ini Kata DPR

Oleh karenanya, Endang menegaskan Federasi Serikat Pekerja LEM SPSI akan ke DPP dan bergerak ke konfederasi termasuk DPR untuk mengawal revisi.

Sehingga, putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil disikapi dengan perubahan sesuai tuntutan buruh.

“Kami ingin paling tidak ada revisi-revisi khususnya terkait Cipta Kerja, di mana tentang efisiensi, PHK, dan juga pengupahan bisa diubah di situ,” ucapnya.

“Karena kami dikasih ruang dua tahun semoga itu bisa cukup untuk melakukan lobi-lobi, aksi pengawalan langsung dan juga pendekatan-pendekatan khususnya kepada pemerintah dan DPR.”

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
01:52
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19