Kompas TV nasional peristiwa

Kenaikan UMP 2022 Tak Sesuai Harapan, Buruh Ancam Mogok Nasional!

Kamis, 25 November 2021 | 11:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Ketenagakerjaan pada 15 November lalu mengumumkan kenaikan upah minimum tahun 2022.

Upah minimum tahun 2022 naik tipis-tipis, dengan rata-rata angka, 1,09 persen.

Penetapan UMP 2022 mengacu pada peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

PP ini merupakan aturan turunan dari UU No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja Omnibus Law.

Upah minimum di setiap daerah berbeda-beda.

Salah satunya upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan seperti keseimbangan kemampuan berbelanja, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah.

Meskipun kenaikkannya tipis, UMP DKI Jakarta adalah yang paling tinggi di antara wilayah lain.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan UMP Jakarta naik 0,85% sekitar Rp37 ribu.

Maka UMP nya menjadi Rp4.453.935,-.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut, Pemprov telah menyesuaikan besaran UMP 2022 dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memutuskan upah di wilayahnya naik 0,78% atau sekitar Rp13.956,- menjadi Rp1.812.935,-.

UMP Jawa Tengah tidak sampai setengah dari UMP DKI Jakarta.

Tetapi yang perlu dicatat, karena upahnya yang lebih rendah dari wilayah lain, Jawa Tengah adalah salah satu wilayah tujuan investor membuka pabrik.

Dengan banyaknya investor yang datang ke Jawa Tengah, diharapkan kesehjateraan pekerjanya juga turut membaik.

Upah minimum yang naik tipis-tipis menuai protes dari serikat pekerja.

KSPI inginkan kenaikan 7-10 %.

Mogok nasional sekitar 2 juta buruh, puncak aksi akan digelar pada 6-8 Desember 2021.

Aksi mogok nasional turun kejalan ini melibatkan 60 federasi dan 5 konfederasi serikat buruh di 30 provinsi dan 150 kabupaten kota.

Pemerintah dianggap berpihak pada pengusaha pada penetapan UMP 2022.

Mereka menuntut pemerintah menaikan UMP sebesar 7-10% dan meminta Makhamah Konstitusi mencabut UU No.11 th 2020 tentang cipta kerja khususnya klaster ketenagakerjaan.

Penulis : Dea Davina

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:44
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19