Kompas TV nasional peristiwa

Kominfo Ingatkan Netizen Soal Konsekuensi Menyebarkan Data Pribadi di Medsos

Rabu, 24 November 2021 | 09:56 WIB
kominfo-ingatkan-netizen-soal-konsekuensi-menyebarkan-data-pribadi-di-medsos
Tren sticker Add Yours di Instagram Stories. Pengguna bebas memasukkan apa saja untuk menjawab tantangan termasuk data pribadi. (Sumber: Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengingatkan masyarakat terutama para pengguna media sosial (medsos) untuk sadar terhadap konsekuensi atau dampak dari tersebarnya data pribadi yang dimilikinya.

Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi guna merespons tren 'Add Yours' yang sedang ramai di Instagram hingga kemudian memicu terjadinya penipuan.

"Saat membagikan data, pemilik data harus sadar akan konsekuensi atau dampak dari tersebarnya data yang dimilikinya. Saat memikirkan konsekuensi, artinya pemilik data harus menimbang apakah lebih banyak manfaat atau keburukan saat menyebarkan informasi tersebut," kata Dedy Permadi seperti diwartakan Antara, Rabu (24/11/2021).

Lebih lanjut, Dedy menerangkan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari kiat-kiat yang perlu dilakukan masyarakat guna melindungi dan mencegah potensi kebocoran data pribadi melalui media sosial.

Selain sadar konsekuensi, kata Dedy ada beberapa cara lain yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah data pribadi yang disalahgunakan, antara lain sebagai berikut:

  • Pahami apa saja yang termasuk data pribadi

Pertama, masyarakat bisa meminimalisasi penyebaran data pribadi dengan tidak menyebarkan informasi yang tidak perlu diketahui orang lain.

Baca Juga: Awas, Jangan Sebarkan Data Pribadi untuk Tantangan Media Sosial!

Ada pun informasi yang tidak boleh disebarkan, meliputi infomasi keuangan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nama Ibu Kandung, tempat tanggal lahir, akses rekening, tanggal lahir, alamat tempat tinggal, nomor telepon, alamat email, informasi medis, seperti riwayat penyakit dan foto rontgen, dan percakapan pribadi.

Data- data tersebut sangat rentan disalahgunakan dan dapat merugikan pemilik data apabila jatuh ke tangan pihak yang tak bertanggungjawab mengingat tipe data seperti itu yang kerap kali dipakai untuk melakukan validasi atau mendaftarkan diri untuk mendapatkan layanan.

  • Pastikan tidak mengumbar data pribadi kepada pihak yang tidak berkepentingan.

Artinya pemilik data tidak membagikan datanya secara sembarang, misalnya pada pengikut di media sosial yang belum tentu anda mengenal secara baik orang- orang yang mengikuti anda.

  • Memastikan keamanan data dari aplikasi atau situs

Penulis : Nurul Fitriana | Editor : Gading Persada

Sumber : Antara, Kompas.com



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
20:01
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19