Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Pendapatan Daerah Bali Ditargetkan Sebesar Rp 5,04 Triliun pada Tahun 2022

Selasa, 23 November 2021 | 08:46 WIB
pendapatan-daerah-bali-ditargetkan-sebesar-rp-5-04-triliun-pada-tahun-2022
Gubernur Bali Wayan Koster dalam Sidang Paripurna DPRD provinsi setempat di Denpasar, Senin (22/11/2021) (Sumber: Kompas.tv/Ant)

DENPASAR, KOMPAS.TV – Pemerintah Provinsi Bali merancang target pendapatan daerah tahun 2022 lebih dari Rp 5,04 triliun.

Target pendapatan tersebut  telah disetujui dalam Sidang Paripurna DPRD provinsi setempat dengan agenda penetapan rancangan peraturan daerah APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022 menjadi peraturan daerah.

Dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Bali Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama itu, ditetapkan belanja daerah lebih dari Rp6,1 triliun dan defisit lebih dari Rp1,05 triliun.

"Seluruh pandangan, usul dan saran dari segenap anggota Dewan, akan menjadi catatan dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pada masa-masa mendatang. Dengan disetujuinya raperda ini maka selanjutnya saya akan sampaikan ke pemerintah pusat untuk dievaluasi," kata Koster, Senin (22/11/2021), dikutip dari Antara.

Pihaknya juga berupaya memberikan penjelasan yang diperlukan secara lengkap dan transparan berkenaan dengan pertanyaan, pandangan, usul dan saran yang telah disampaikan dalam pembahasan dan dialog khususnya atas substansi ranperda tersebut.

Dengan demikian, menurut Koster, tercipta persepsi yang sama dalam perencanaan dan penganggaran program serta kegiatan.

Baca Juga: Ajukan Sejumlah Syarat, Serikat Pekerja Bali Terima Kenaikan UMP Sebesar Rp 22.971

Dalam sidang paripurna yang dihadiri sekitar 40 anggota DPRD Provinsi Bali itu, secara daring dan luring ini, juga mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi terkait lima rancangan peraturan daerah. Lima ranperda tersebut antara lain:

  1. Perubahan Perda No 3 tahun 2019 tentang RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.
  2. Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penyelenggara Pariwisata Digital Budaya Bali.
  3. Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum daerah Bali.
  4. ranperda Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten klungkung, dan
  5. Tentang Labelisasi Barang Hasil Usaha Krama Bali dengan Branding Bali. 

"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan, atas kerja keras dan kerjasamanya dalam pembahasan ranperda ini," kata Gubernur Bali Wayan Koster di Denpasar.

Baca Juga: Kemenkumham Sulsel Harmonisasi Ranperda Tana Toraja Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV/Antara



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
02:53
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19