Kompas TV bisnis kebijakan

UMP 2022 Sudah Ditetapkan, Hipmi Sebut Sudah Sesuai dengan Situasi Terkini

Senin, 22 November 2021 | 09:35 WIB
ump-2022-sudah-ditetapkan-hipmi-sebut-sudah-sesuai-dengan-situasi-terkini
Sejumlah serikat pekerja melakukan aksi unjuk rasa tuntut kenaikan UMP Jakarta 2022 di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (10/11/2021). (Sumber: Kompas.tv/HASYA NINDITA)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyambut dengan baik penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 yang sudah diumumkan pemerintah. 

Diketahui, sejumlah pemerintah provinsi sudah mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Rata-rata kenaikannya memang tidak besar, mengikuti ketetapan dari Kementerian Ketenagakerjaan yang menetapkan UMP 2022 hanya naik dengan rata-rata sebesar 1,09 persen.

"Saya rasa sudah merespon situasi kekinian karena memang tantangan yang dihadapi pengusaha saat ini belum bisa untuk rebound secara maksimal," ujar Wakil Ketua Hipmi Anggawira, melansir Kontan.co.id, Senin (22/11/2021).

Berdasarkan PP 36/2021, data yang digunakan dalam menghitung UMP tidak hanya inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. 

Baca Juga: Ini Daftar UMP 2022, DKI Jakarta Masih Tertinggi, Ada Juga yang Tidak Naik

Pada komponen kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dipertimbangkan sejumlah variabel yakni paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah. Penghitungan tersebut pun berdasarkan pada kondisi masing-masing daerah.

"Menurut saya kita harus sama-sama memiliki pandangan yang lebih luas bisa survive mengikuti situasi ini," ujarnya.

Kondisi pandemi Covid-19 disebut menjadi salah satu alasan rata-rata kenaikan upah tahun 2022 tak mencapai 2%. Pada tahun 2021 lalu pemerintah juga menetapkan tak ada kenaikan UMP akibat pandemi.

Sebelumnya, Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia menyebut keputusan pemerintah menaikkan upah minimum 2022 sebesar 1,09 persen adalah hal yang memalukan. 

Baca Juga: 4 Provinsi dengan UMP 2022 Terendah di Indonesia, Semua di Pulau Jawa

Penulis : Hasya Nindita | Editor : Desy Afrianti

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
23:38
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19