Kompas TV nasional peristiwa

Jokowi Ungkap Boroknya Pertamina Hingga PLN: Saya Kadang Ingin Marah!

Sabtu, 20 November 2021 | 18:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, banyak sekali pihak yang ingin berinvestasi di Pertamina dan PLN. Namun, hal itu terhambat birokrasi dan sistem di BUMN sendiri.

Hal itu disampaikan oleh Jokowi ketika memberikan arahan kepada direksi dan komisaris Pertamina dan PLN di Istana Negara, Sabtu (20/11/2021).

"Saya melihat sebetulnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina, ke PLN, ini antre dan banyak sekali, tapi ruwetnya itu ada di birokrasi kita dan juga ada di BUMN kita sendiri," ujar Jokowi.

Bahkan, Jokowi menegaskan bahwa dirinya ingin marah karena sesuatu yang mudah tetapi sulit dilakukan alhasil tidak berjalan.

Baca Juga: Jokowi Dapat Pujian dari Pemimpin UEA, Indonesia Dinilai Kini Lebih Cepat, Beda dari Sebelumnya

"Terus (terang) saya ini orang lapangan ya, saya kadang ingin marah untuk sesuatu yang saya tahu, tapi kok sulit banget dilakukan. Sesuatu yang gampang tapi kok sulit dilakukan, kok sulit? Enggak jalan-jalan," tegasnya.

Jokowi pun meminta kondisi-kondisi seperti itu harus terus diperbaiki dengan profesionalisme dari jajaran komisaris dan direksi BUMN.

Jokowi mengingatkan, setiap penugasan harus dihitung konsekuensinya, baik oleh Pertamina maupun PLN.

"Bagi PLN dari tarif seperti apa, bagi Pertamina terutama untuk premium dan LPG seperti apa, dan itu disampaikan transparan dan terbuka," kata Jokowi.

"Blak-blakan dengan angka-angka, dengan kalkulasi, dengan hitungan, tapi yang logis, karena penugasan terus wah mikirnya tidak dicek, enggak dikontrol," lanjutnya.

Artinya, kata Jokowi, Pertamina dan PLN harus menjaga tata kelola dari setiap penugasan dari pemerintah.

Jokowi pun meminta kedua perusahaan pelat merah itu tidak bersembunyi di balik penugasan.

"Jangan, sekali lagi jangan numpangi, jangan bersembunyi atas nama penugasan sehingga tata kelolanya tidak efisien, procurement-nya tidak benar, ini yang harus dihindari dengan namanya penugasan itu," jelas Jokowi.

#Jokowi #BUMN #Ahok

Penulis : Desy Hartini

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
14:31
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19