Pengamat: Penolakan Terhadap Moeldoko Indikasi Pudarnya Kepercayaan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Kedatangan Kepala staf Presiden (KSP) Moledoko yang ditolak peserta aksi Kamisan yang digelar di Taman Signature, Semarang, Kamis (18/11/2021) merupakan hal yang memalukan.

Hal itu disampaikan pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga. "Sebagai pejabat negara Moeldoko sudah sama sekali tidak dihormati oleh peserta aksi Kamisan. 

Penolakan itu berkaitan dengan pudarnya kepercayaan peserta aksi Kamisan terhadap Moeldoko," kata Jamiluddin, Jumat (19/11/2021). 

Hal itu mengindikasikan  Moeldoko bukan sosok yang dipercaya, sehingga kehadirannya tidak dibutuhkan. 

Menurut Jamiluddin, terlihat ada gap antara pejabat dengan rakyat. Gap ini tentu tidak seharusnya terjadi di negara demokrasi.

Baca Juga: Moeldoko Diusir Pendemo: Saya Hormati Sikap Pengunjuk Rasa!

 "Gap tersebut juga akan memutus komunikasi antara pejabat dan rakyat. Hal ini akan semakin menjauhkan rakyat dengan pemimpinnya.

Celakanya, ketidakpercayaan itu tertuju kepada Moeldoko, salah satu pejabat yang dinilai dekat dengan presiden," tambahnya. 

Jamiluddin menambahkan, ketidakpercayaan itu tentu dapat berhimbas kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

 Masyarakat akan menilai, kalau orang dekat presiden saja tidak dipercaya masyarakat, bagaimana dengan pejabat negara yang jauh dengan presiden ? 

Sebelumnya, Moeldoko tak diterima saat akan bicara di hadapan aksi Kamisan, di Semarang, Jawa Tengah. Moeldoko dan rombongan mendatangi para pengunjuk rasa serta memerhatikan spanduk yang mereka bawa. Namun peserta aksi menerikan  kalimat penolakan

Namun, Moeldoko mengaku tidak masalah ketika diusir. Moeldoko memilih untuk menghargai keinginan mereka dengan meninggalkan aksi tersebut.

Baca Juga: Moeldoko Bantah Diusir Pada Aksi Kamisan di Semarang

Moeldoko bercerita saat dirinya selesai menyampaikan pidato kunci pada acara Festival HAM, Walikota Semarang melaporkan adanya unjuk rasa yang digelar di depan gedung. Ia pun memutuskan untuk menemui para pengunjuk rasa bersama dengan Walikota Semarang dan Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara.

"Intinya bahwa saya ingin memahami apa yang sedang dia sampaikan kepada pemerintah atas berbagai persoalan HAM tentang masa lalu," kata Moeldoko dalam keterangannya, Jumat (19/11/2021).