Kompas TV regional berita daerah

Banjir Meluas Akibat Deforestasi dan Rusaknya Sungai, Gubernur Kalteng Akan Kirim Surat ke Pusat

Kamis, 18 November 2021 | 15:35 WIB
banjir-meluas-akibat-deforestasi-dan-rusaknya-sungai-gubernur-kalteng-akan-kirim-surat-ke-pusat
Kawasan hutan adat di Kinpan yang dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, 9 September2020. (Sumber: Kompas.id/Dionisius Reynaldo Triwibowo )

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Iman Firdaus

”Akibat aktivitas ilegal ini, saya yakin Sungai Kahayan tak sampai 50 tahun akan hilang, sama dengan hutan yang ada di kanan dan kirinya,” terangnya.

Oleh karena itu, Sugianto menyampaikan, dalam rencana jangka panjang, pihaknya akan menanami kembali hutan-hutan yang hilang di kanan dan kiri sungai-sungai yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya yang sering menjadi penyebab banjir.

Namun, saat ini fokusnya masih pada penanganan banjir sambil tetap membuat kajian lingkungan terhadap bencana banjir.

”Manusia harus sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, ada yang sejahtera 1.000 orang dari aktivitas yang merusak lingkungan, tapi yang sakit ratusan ribu orang karena dampaknya,” tuturnya.

Menurut Manajer Advokasi Save Our Borneo Muhammad Habibi, pemerintah baik di pusat maupun di daerah harus melakukan evaluasi dan menindak tegas perusahaan yang melanggar hukum khususnya kejahatan lingkungan.

Akumulasi dari pelanggaran lingkungan yang dilakukan menjadi beban bencana di masa mendatang.”Kalau hanya menanam pohon di pinggir sungai, tidak jadi daerah resapan air, harusnya cabut semua izin yang bermasalah lalu reforestasi di wilayah perkebunan oleh pelaku yang bersangkutan, pemerintah memastikan hal itu,” tutur Habibi.

Melihat, penyebab utama banjir memang beragam sehingga diperlukan upaya yang beragam pula.

Misalnya di wilayah Kota Palangkaraya, banjir disebabkan luapan Sungai Kahayan. Makanya, sebagian besar korban banjir saat ini merupakan mereka yang tinggal di bantaran sungai.

Terkait hal itu, Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin menyampaikan, pihaknya sudah membuat rencana perbaikan tata kawasan untuk melihat secara utuh penyebab bencana banjir di wilayahnya. Salah satu upayayang akan dilakukan ke depan adalah melakukan relokasi warga di bantaran sungai.

”Kami sudah lakukan, secara bertahap tetapi relokasi ini penting, karena tidak boleh (tinggal) di bantaran sungai,” kata Fairid.

Sumber : Kompas TV/Kompas.id


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
17:52
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19