Kompas TV nasional kesehatan

BPJS Kesehatan Dorong Kebijakan Tunjangan Sakit untuk Kurangi Risiko Kemiskinan

Rabu, 17 November 2021 | 23:03 WIB
bpjs-kesehatan-dorong-kebijakan-tunjangan-sakit-untuk-kurangi-risiko-kemiskinan
Ilustrasi orang sakit mendapat tunjangan sakit. (Sumber: Towfiqu barbhuiya/unsplash)

Penulis : Ahmad Zuhad | Editor : Iman Firdaus

JAKARTA, KOMPAS.TV - BPJS Kesehatan terus mendorong perumusan "sickness benefits" atau tunjangan sakit di tingkat internasional. Hal ini berkaca dari pengalaman pandemi COVID-19.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan, sickness benefit adalah sejumlah uang yang diterima secara teratur dari pemerintah, ketika seseorang tidak dapat bekerja karena sakit.

"Saat ini perlu dipertimbangkan oleh sebuah negara, khususnya yang telah menjalankan program jaminan sosial untuk mengembangkan jaminan pendapatan saat sakit (tunjangan sakit) atau 'sickness benefits', terutama bagi negara yang terdampak pandemi COVID-19 seperti Indonesia,” kata Ghufron pada Rabu (17/11/2021), dikutip dari ANTARA.

Baca Juga: Jutaan Orang Tak Lagi Dapat Akses BPJS Kesehatan, Ombudsman Ingatkan Ada Hak Kesehatan Warga

Ghufron mengakui Indonesia belum sepenuhnya menerapkan tunjangan sakit yang masih bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan atau pemberi kerja.

Ia mengatakan kehadiran negara baru hadir menerapkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) berupa jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, pandemi Covid-19 menunjukkan masyarakat membutuhkan tunjangan sakit. Pekerja yang tidak memiliki jaminan pendapatan selama sakit mungkin terpaksa bekerja saat sakit.

Saat berada dalam pandemi, hal itu akan meningkatkan potensi penularan virus pada orang lain.

Di sisi lain, Ghufron menyoroti bahwa ketiadaan jaminan pendapatan saat sakit dapat menimbulkan risiko kemiskinan bagi pekerja dan keluarganya.

Hal ini akan berdampak pada ekonomi dan sosial dalam jangka panjang. Sebab itu, ia berharap ke depan Indonesia dapat mengembangkan cakupan jaminan sosial melalui tunjangan sakit ini.


Sumber : Antara

REKOMENDASI UNTUK ANDA

Powered by



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:29
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19