Pertanyakan Keseriusan Densus 88, HNW: Kenapa Tak Berantas KKB Papua?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mempertanyakan keseriusan Densus 88 di Indonesia. Sebab, dia menganggap pasukan teror milik Polri tersebut hanya menyasar kepada kalangan kelompok agama Islam. 

Menurut dia, seharusnya Tim Densus 88 terjun ke Papua untuk menumpas keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang ada di Bumi Cendrawasih tersebut. 

Baca Juga: Lagi, Densus 88 Tangkap 5 Terduga Teroris Kelompok Jamaah Islamiyah di Jawa Timur

Seperti diketahui, sejumlah ulama dan tokoh Muslim, seperti Farid Okbah, Nain An Najah, dan Anung Al-Hamat ditangkap oleh Tim Densus 88 pada Selasa (16/11/2021). 

"Mereka sudah berkali nantang masyarakat Indonesia, TNI dibunuh, Brimob dibunuh, Nakes dibunuh, Puskesmas dibakar, slSekolah juga. Enggak pernah tuh Densus 88 mekakukan penangkapan teroris di sana yang sudah jelas-jelas membakar bendera Merah Putih." 

"Kalau di Papua itu kan enggak perlu mencari, tapi mereja yang menantang. Tapi adakah Densus meladeni itu?" kata pria yang karib disapa HNW itu kepada Kompas TV, Rabu (17/11/2021). 

Menurut dia, ini selalu menjadi pertanyaan di publik karena masyarakat kerap mempertanyakan penangkapan Densus 88 yang sering menyasar ke kaum Muslim bahkan hingga ke ulama.

"Pertanyaan dalam masyarkat program memberantas terorisme berbarengan dengan isu islamophobia. Ini semakin membenarkan adanya framing islamophobia," ujarnya. 

Politikus PKS itu menegaskan, dirinya menolak keberadaan kelompok terorisme karena tak sesuai dengan ajaran Islam. Namun, ia berharap agar penindakannya lebih objektif. 

"Saya tegaskan menolak terorisme. Kita minta adalah berlaku secara obyektif dan berbasiskan kepada fakta hukum yang ada di masyarakat," ujarnya. 

Baca Juga: Warga Kenal Terduga Teroris Aktif Keagamaan

Meski begitu, dirinya mengimbau agar seluruh umat Islam di Tanah Air tak terprovokasi dengan adanya peristiwa tersebut. 

"Jadi, secara prinsip penangkapan sudah terjadi, saya berharap umat tidak terprovokasi. Kedua, pihak Densus harus melaksanakan ketentuan perundangan tentang hal ini. Ada transparansi, termasuk ada akses untuk pembelaan." 

"Kemudian, nanti di Pengadilan juga dibuka siapa yang betul-betul teroris dan ternyata hanya korban," kata HNW.