Kompas TV nasional kesehatan

Jutaan Orang Tak Lagi Dapat Akses BPJS Kesehatan, Ombudsman Ingatkan Ada Hak Kesehatan Warga

Senin, 15 November 2021 | 16:55 WIB
jutaan-orang-tak-lagi-dapat-akses-bpjs-kesehatan-ombudsman-ingatkan-ada-hak-kesehatan-warga
Ilustrasi BPJS Kesehatan. (Sumber: Kompas.com)

Penulis : Ahmad Zuhad | Editor : Iman Firdaus

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebut ada jutaan warga dengan status kepesertaan BPJS Kesehatan dinonaktifkan. Ombudsman mengingatkan soal hak akses kesehatan warga.

Hal ini diungkapkan Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng. Menurut Endi, ia mendapat informasi ada jutaan warga yang terpental dari kepesertaan BPJS Kesehatan pada 1 Oktober 2021.

Endi mengetahui fakta itu dari data Dinas Sosial (Dinsos) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Baca Juga: Dana Hibah Guru Honorer Swasta di Jakarta Naik 10 Persen Pada 2022

“Silakan mengecek status kepesertaan teman-teman. Jangan-jangan juga ada di antara kita yang terpental dari daftar yang ada karena per 1 Oktober kemarin ada cukup banyak. Secara nasional jutaan peserta BPJS Kesehatan terpental,” kata Endi pada Senin (15/11/2021), dikutip dari Kompas.com.

Ia pun mengingatkan agenda BPJS Kesehatan soal jaminan kesehatan bagi seluruh warga (Universal Health Coverage).

Sebab itu, BPJS Kesehatan didorong melakukan program-program memperluas kepesertaan.

“Ini penting karena di situlah sesungguhnya mandat utama hadirnya BPJS. Investasi penting, tentu penting. Tetap saja kemudian investasi dilakukan, tetapi jangan kemudian mengedepankan investasi dan meninggalkan justru agenda utama untuk memperluas akses kepesertaan,” tegas Endi. 

Endi menambahkan, agenda jaminan kesehatan semesta itu adalah bagian dari kewajiban negara.

“Di situlah sesungguhnya akses masyarakat untuk mendapatkan jaminan perlindungan negara,” ujar Endi.

Sumber : Kompas.com


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
07:09
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19