Kompas TV internasional kompas dunia

Turki hingga Iran, Berikut 5 Negara Berpenduduk Muslim yang Larang Pakai Kripto

Minggu, 14 November 2021 | 15:08 WIB
turki-hingga-iran-berikut-5-negara-berpenduduk-muslim-yang-larang-pakai-kripto
Ilustrasi mata uang kripto, Bitcoin. DI sejumlah negara muslim, kripto juga dilarang (Sumber: THINKSTOCKPHOTOS)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Selain Indonesia, ada sejumlah negara lain berpenduduk muslim yang mengharamkan penggunaan uang Kripto di wilayahnya. Ada sejumlah alasan, mulai soal legalitas hingga soal fatwa haram.

Di Indonesia, larangan penggunaan uang kripto dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Forum Ijtima Ulama MUI ke-7 yang diselenggarakan di Jakarta tengah pekan lalu.

Dalam keterangan MUI, alasan pengharaman karena kripto mengandung gharar, dharar, dan bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015. 

“Dari musyawarah yang sudah ditetapkan ada tiga diktum hukum. Penggunaan cryptocurrency sebagai matang ukumnya haram," ujar Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh, Rabu.

Dilansir dari euronews, berikut ini beberapa negara yang melarang menggunakan uang kripto di wilayahnya.

Baca Juga: MUI Haramkan Kripto, Mata Uang yang Cukup Populer di Indonesia

Negara Berpenduduk Muslim yang Melarang Kripto

Mesir

Pada tahun 2018, Lembaga fatwa Mesir bernama Darul Ifta mengeluarkan fatwa haram terkait uang kripto. Bahkan, meminta promosi terkait kripto maupun mata uang kripto paling dikenal di Mesir, Bitcoin, untuk dibatas dan dilarang promosinya tanpa seizin bank pusat, semacam BI kalau di Indonesia.

Turki

Sempat jadi primadona di Mesir akibat Lira, mata uang Turki, yang jatuh karena inflasi, transaksi kripto akhirnya dilarang oleh Bank Sentral Turki. Ini terjadi pada 16 April 2021 lalu usai dikeluarkannya peraturan terkait larangan Cryptocurrency, termasuk bitcoin.

Baca Juga: Erdogan Ziarah ke Makam Ataturk, Tulis Pidato Menyentuh tentang Pendiri Republik Turki itu

Aljazair

Tahun 2018 lalu, Aljazair mengeluarkan larangan terkait penggunaan kripto untuk segala jenis transaksi virtual di negara Afrika itu. Baik itu membeli, menjual bahkan menyimpan kripto.

Iran

Penulis : Dedik Priyanto | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
15:10
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19