Bantah Wapres Disebut Patung Istana, Tjahjo Kumolo: Beliau 7 Kali Pimpin Rapat Reformasi Birokrasi

JAKARTA, KOMPAS. TV - Badan Eksekutif Mahasiswa - Keluarga Mahasiswa (BEM-KM) Universitas Mulawarman (Unmul) memberikan kritik menohok terhadap Wakil Presiden Ma'aruf Amin. Dalam unggahan foto poster di akun instagram @bemkmunmul, Ma'aruf disebut sebagai "patung istana".

Namun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo membela Ma'aruf Amin. Tjahjo menilai bentuk kritikan BEM Unmul yang menyebut Ma'aruf Amin sebagai "Patung Istana" tidak tepat.

Menurut Tjahjo Kumolo memang kritik merupakan hal yang lumrah. Akan tetapi seharusnya disampaikan dengan berlandaskan data.

Baca Juga: Kritik Wapres Ma'ruf Amin, BEM Unmul Diperiksa Polisi

"Dalam melakukan kritik sah-sah saja. Hanya, asal tidak kritik. Harus ada data konstruktif. Jangan asal bicara, asal kritik," ujar Tjahjo, Jumat (12/11/2021) malam. 

Tjahjo menegaskan pemerintah Presiden Joko Widodo terbuka kepada kritik, apalagi kritik yang membangun. 

Dia menyatakan sebutan Wakil Presiden Ma'aruf Amin sebagai "Patung Istana" tidak tepat. Sebab, menurut Tjahjo, Maa'ruf Amin telah bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo. 

Baca Juga: Wapres Maruf Minta Muktamar NU Kedepankan Musyawarah

"Terkait postingan kritik bahwa Wapres 'patung istana' menunjukan bahwa teman-teman BEM kurang jeli mengamati kinerja bapak Wapres sebagaimana penugasan kerja dari Bapak Presiden," tutur mantan Menteri Dalam Negeri ini. 

Bahkan Tjahjo juga mencontohkan sejumlah hal yang telah dilakukan Ma'aruf Amin terkait dengan Kementerian PAN-RB.

Menurut Tjahjo sudah beberapa kali Maa'ruf Amin menghadiri kegiatan di Kemenpan RB.

Baca Juga: Di Forum Itjima Ulama MUI, Wapres Maruf Ajak Sukseskan Agenda Pemerintah

"Tercatat sudah empat kali," ungkap Tjahjo.

Selain itu, Tjahjo menyebut Ma'aruf Amin sudah tujuh kali memimpin rapat mengenai reformasi birokrasi.

"Rapat memonitor dan memberikan arahan terkait visi misi Presiden terkait Reformasi Birokrasi," tukas Mantan Sekretaris Jenderal PDIP ini.