Pejabatnya Disadap Israel, Kementerian Luar Negeri Palestina Berang

YERUSALEM, KOMPAS.TV - Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan telah mendeteksi spyware yang dikembangkan perusahaan sewaan peretas Israel, NSO Group, pada telepon tiga pejabat senior Palestina, Kamis (11/11/2021).

Mereka menduga Israel menggunakan perangkat lunak Pegasus tingkat militer untuk mencuri dengar percakapan mereka. 

Pengumuman yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Palestina ini merupakan pertama kalinya pejabat Palestina mengklaim digunakannya perangkat lunak NSO untuk memata-matai mereka.

Baca Juga: Vandalisme Pemukim Israel Rusak Belasan Kendaraan Warga Palestina di Tepi Barat

Awal pekan ini, perangkat lunak untuk memata-matai juga terdeteksi di telepon enam aktivis hak asasi manusia Palestina. Tiga di antaranya bekerja untuk organisasi masyarakat sipil yang secara kontroversial dicap Israel sebagai kelompok teroris. 

Pejabat Israel belum menanggapi pernyataan pemerintah Palestina ini. Namun demikian, NSO Group menolak mengomentari tuduhan spesifik tersebut, dengan mengatakan tidak memiliki informasi tentang individu yang mereka targetkan.

Ahmed al-Deek, asisten menteri luar negeri Palestina untuk urusan politik, mengatakan sebuah lembaga profesional Palestina memeriksa beberapa telepon dan mendeteksi ada spyware Pegasus pada tiga  ponsel di antaranya. 

“Kami 100% yakin bahwa ketiga ponsel ini diretas. Ponsel itu milik pejabat senior," kata al-Deek. 

Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut tindakan Israel sebagai pelanggaran terang-terangan dan tidak bermoral terhadap hukum internasional. Mereka mendesak boikot internasional terhadap semua pihak yang terlibat.

Baca Juga: PM Palestina: Bagaimana Perundingan Dilanjutkan jika 62 Persen Wilayah Kami Diduduki Israel?

Seperti dikutip dari The Associated Press, NSO Group mendapat kecaman dalam beberapa tahun terakhir setelah perangkat lunaknya ditemukan di telepon para aktivis hak asasi, jurnalis, pembangkang, dan tokoh masyarakat lainnya dari Meksiko hingga Arab Saudi. 

Pemerintahan Amerika Serikat (AS) pun telah membatasi akses perusahaan tersebut kepada teknologi AS awal bulan ini, dengan mengatakan alatnya telah digunakan untuk melakukan penindasan transnasional.