Hadi Tjahjanto Diisukan Masuk Kabinet, Wakil Ketua DPR: Kewenangan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS TV - Marsekal Hadi Tjahjanto sudah diberhentikan dengan hormat oleh DPR dari jabatan Panglima TNI. Kini, posisi tersebut diisi oleh Jenderal Andika Perkasa yang kemarin resmi disahkan oleh legislatif menjadi orang nomor satu di lembaga TNI. 

Setelah memasuki masa purna tugas, beredar isu kalau Marsekal Hadi akan menjadi pembantu presiden atau masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju. Namun, hingga kini belum ada kepastian apakah Marsekal Hadi akan meramaikan bursa reshuffle kabinet. 

Baca Juga: Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto Dapat Tanda Kehormatan dari Presiden Singapura

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya tak akan merecoki yang termasuk ke dalam kewenangan Presiden Jokowi tersebut. 

"Kalau masalah masuk di kabinet itu adalah sepenuhnya kewenangan presiden. Kita di DPR tidak akan ikut campur," kata Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/11/2021). 

Menurut dia, Presiden Jokowi pasti memiliki pertimbangan tersendiri dalam meracik komposisi yang pantas untuk diplot menjadi pembantunya dalam meningkatkan kinerja pemerintahan. 

"Presiden tentunya yang lebih tahu apakah memerlukan Pak Hadi atau kemudian mau menaruh di posisi mana itu diserahkan kepada hak prerogatif presiden," katanya. 

Sebelumnya, mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) itu dinilai akan meramaikan bursa reshuffle kabinet Indonesia Maju untuk menggantikan Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko. 

"Mungkin juga ada KSP, karena kalau kita lihat spot ini memang disiapkan sebagai suatu lingkaran terdekat Pak Jokowi untuk memberikan rekomendasi strategis terhadap kebijakan penting dalam pemerintahan," kata Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (8/11/2021). 

Baca Juga: Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto Mutasi-Promosi 108 Perwira Tinggi AD, AL, dan AU, Ini Daftarnya

Ia menilai, apabila diploting untuk menggantikan menteri koordinator, posisi itu amat susah untuk tergantikan. Pertama, ada Menko Polhukam Mahfud MD; Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; Menko PMK: Muhadjir Effendy; dan Menko Kemaritiman dan Investasi: Luhut B Pandjaitan. 

"Kalau kita lihat di posisi menko saya lihat sudah tidak bisa digeser. Saya kira itu formasi yang sudah cukup pas, agak susah digeser," ujarnya.