Moeldoko Beberkan Tradisi Pergantian Panglima TNI: Darat, Laut, Darat, Udara, Nanti Darat Lagi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko membeberkan tradisi mengenai rotasi matra dalam proses pergantian Panglima TNI.

Moeldoko menjelaskan, aturan rotasi pergantian Panglima TNI tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Baca Juga: Moeldoko Beri Pesan untuk Andika Perkasa yang Dicalonkan Jadi Panglima TNI, Ini Katanya

Dalam Pasal 13 ayat (4) UU TNI, berbunyi, "Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan."

Namun demikian, kata Moeldoko, istilah 'dapat' dalam undang-undang tersebut tidak serta merta harus selalu bergantian satu per satu. Menurutnya, hal tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan.

"Istilah 'dapat' di dalam UU itu tidak berarti harus. 'Dapat' bisa disesuaikan dengan kebutuhan," kata Moeldoko kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/11/2021).

Moeldoko menyampaikan demikian menjawab kritikan sejumlah pihak yang menyebut penunjukan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai penegasan dominasi matra darat di tubuh TNI.

Baca Juga: Ini Jabatan yang Pas untuk Panglima TNI Hadi Tjahjanto Usai Pensiun

Lebih lanjut, Moeldoko menjelaskan secara tradisi yang sebenarnya berjalan dalam rotasi jabatan Panglima TNI.

Menurutnya, tradisi yang dimaksud bukan dari matra darat, kemudian berganti matra laut lalu matra udara.

"Bukan darat-laut-udara, bukan. (Jadi) darat, laut. Lalu darat, udara. Nanti darat lagi. Itu tradisi yang berjalan selama ini," kata Moeldoko.

Walau begitu, kata dia, tradisi tersebut tidak serta merta bersifat permanen. Sebab, ada pertimbamgan dan kalkulasi yang dilakukan oleh presiden, dalam hal ini Joko Widodo atau Jokowi.

Baca Juga: Fit and Proper Tes untuk Calon Panglima TNI Andika Perkasa Akan Digelar Besok 6 November

"Tradisi itu tidak juga bersifat permanen. Jadi, semuanya ada kalkulasi-kalkulasi yang matang dan dipikirkan Presiden bagaimana menata organisasi ini agar terjadi sebuah regenerasi yang semakin mantab ke depan," ujar bekas Panglima TNI di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.