Kompas TV nasional peristiwa

HIPPI DKI: Di Kondisi Tidak Pasti Ini Tak Elok Pekerja Minta Kenaikan UMP Berlebihan

Senin, 1 November 2021 | 09:59 WIB
hippi-dki-di-kondisi-tidak-pasti-ini-tak-elok-pekerja-minta-kenaikan-ump-berlebihan
FSPMI dan KSPI gelar aksi serentak tuntut kenaikkan UMP dan UMSP 2022, Selasa (26/10/2021). (Sumber: Kompas.tv/HASYA NINDITA)

Penulis : Hasya Nindita | Editor : Desy Afrianti

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang, mempertanyakan serikat buruh yang meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 7 sampai 10 persen.

"Permintaan teman-teman KSPI kenaikan UMP 2022 sebesar 7 s/d 10 pesen, rumus dan 
dasarnya dari mana melihat situasi dan kondisi ekonomi kita yang baru mulai merangkak," kata Sarman dalam keterangan tertulis, Senin (1/11/2021).

Ia mengatakan, saat ini kondisi ekonomi baru mulai bergerak setelah adanya sejumlah kelonggaran yang diberlakukan pemerintah setelah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2. 

"Ekonomi kita baru mulai merangkak ketika Pemerintah menurunkan PPKM ke level 2 yang memungkinkan Pemerintah memperluas kelonggaran dimana berbagai sektor usaha yang sudah hampir 1.5 tahun tutup dapat buka kembali," katanya. 

Baca Juga: PKS: Pemerintah Harus Perhatikan Tuntutan Buruh, Jangan Hanya Kalangan Pengusaha

Menurutnya, tidak elok meminta kenaikkan UMP berlebih di saat tidak ada kepastian ekonomi akan bergerak semakin membaik ke depannya. 

"Dalam kondisi ketidakpastian ini sangat tidak elok jika teman-teman serikat buruh/pekerja meminta kenaikan UMP secara berlebihan," katanya. 

Ia menekankan bahwa saat ini, di tengah situasi pandemi Covid-19, pengusaha berusaha untuk tetap bertahan hingga ekonomi dapat berjalan normal. Ia berharap pekerja dapat memahami tekanan yang dialami oleh pengusaha saat ini.

"Pengusaha saat ini sedang memutar otak bagaimana agar tetap mampu bertahan sampai ekonomi kita dapat normal kembali dan teman-teman harus mengerti akan tekanan berat yang dihadapi dunia usaha saat ini," katanya. 

Saat ini, pemerintah akan melakukan sidang penetapan besaran kenaikan UMP/UMK tahun 2022. Penetapan UMP diatur dalam PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang dinilai lebih akurat.

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
08:42
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19