Krisis Energi Landa Sejumlah Negara, Indonesia Mau Cari Peluang Tarik Investor

JAKARTA, KOMPAS.TV –  Pemerintah menyasar peluang investasi dari krisis energi global yang saat ini sedang dialami sejumlah negara maju.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, dinamika global, seperti krisis energi yang kini menerpa beberapa negara, misalnya China, Eropa, dan India, bisa dimanfaatkan untuk menarik investasi ke dalam negeri dan mengejar target investasi tahun ini.

Ketika biaya listrik di negara-negara tersebut naik akibat krisis energi, biaya produksi ikut naik, demikian juga harga jual produk. Hal itu mengurangi efisiensi dan menurunkan daya saing produk akibat harga yang lebih mahal.

Sedangkan, Bahlil menyebutkan, Indonesia justru memiliki suplai energi yang berlebih. Berdasarkan laporan PT PLN (Persero) misalnya, wilayah Jawa-Bali saat ini punya pasokan energi berlebih sampai 2.500 megawatt (MW).

”Ini kesempatan kita meminta perusahaan-perusahaan di negara lain itu untuk merelokasi usahanya ke Indonesia agar biaya produksi mereka bisa rendah dan produknya lebih kompetitif,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (27/10/2021) lalu.

Menurut Bahlil, meski pertumbuhan ekonomi China biasanya berdampak ke Indonesia, kondisi perekonomian China yang sedang menurun tidak akan terlalu berpengaruh pada kelangsungan investasi perusahaan asal China di Indonesia.

Investasi China yang sudah masuk ke Indonesia rata-rata sudah mulai melakukan pekerjaan konstruksi hingga 20-30 persen. Selain itu, sejumlah perusahaan China juga sudah melakukan ekspansi di Indonesia.

Baca Juga: Sejumlah Negara Krisis Energi, Apakah Tarif Listrik dalam Negeri Ikut Naik?

”Andaikan kondisi China berpengaruh pada investasi langsung di kita, tugas pemerintah adalah mencari negara-negara lain untuk melakukan subsidi silang,” ujarnya.

Kementerian Investasi mencatat, negara yang berinvestasi di Indonesia lebih beragam. Per triwulan III-2021, lima besar investor berasal dari Singapura (36,2 persen), Hongkong (12 persen), Jepang (10,1 persen), China (8,4 persen), dan Amerika Serikat (7,2 persen).