Kompas TV nasional peristiwa

Soal Larangan Ambil Air Tanah di Jakarta, Menteri PUPR: Harus Ada Tambahan Pasokan

Kamis, 28 Oktober 2021 | 08:30 WIB
soal-larangan-ambil-air-tanah-di-jakarta-menteri-pupr-harus-ada-tambahan-pasokan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Basuki mengaku belum bisa melarang warga Jakarta untuk mengambil air tanah karena Ibu Kota masih bergantung pada satu sumber air minum utama. (Sumber: Dok. Kementerian PUPR)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono angkat bicara menanggapi wacana larangan mengambil air tanah bagi warga Jakarta.

Menurut dia, wacana tersebut belum dapat direalisasikan. Alasannya, Jakarta hanya memiliki satu sumber air minum utama yakni Kalimalang, yang tentunya tidak cukup jika untuk menjangkau kebutuhan seluruh masyarakat.

"(Kondisi) ini bahaya sekali untuk ke depannya. Karena itu, harus ada tambahan pasokan (air) dari Waduk Jati Luhur," kata Basuki dalam sebuah temu wicara bertajuk 'Apakah Kita Tangguh Terhadap Perubahan Iklim?', Rabu (27/10/2021).

Kementerian PUPR pun, lanjut Basuki, saat ini tengah menggenjot diskusi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait tarif penggunaan air dari Waduk Jati Luhur 1 dan 2.

Baca Juga: Wagub DKI: Perlu Ada Pengendalian Pengunaan Air Tanah, Bukan Pelarangan

"Kalau ada sumber air lain, barulah kami bisa melarang orang (di Jakarta) untuk ambil air tanah. Namun, belum bisa dipastikan kapan," ujar Basuki.

"Hanya saja, untuk jaga-jaga, kami bikin tanggul dulu di Jakarta Utara karena daerah ini penurunan tanahnya paling parah," imbuhnya.

Sebelumnya, masalah penyediaan air baku bagi masyarakat Ibu Kota juga sempat disinggung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti.

"Karena DKI Jakarta tidak punya sumber air, sehingga masyarakatnya memanfaatkan air di dalam tanah. Dengan demikian, kita harus mencegahnya," kata Diana dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: Masyarakat Masih Bisa Gunakan Air Tanah, Dinas SDA Jakarta: Jaringan Perpipaan Belum Selesai

Penulis : Aryo Sumbogo | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas.com



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
06:53
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19