Kompas TV nasional politik

Anggota Komisi IX: Seharusnya Presiden Jokowi Bisa Menurunkan Harga Tes PCR di Bawah Rp 300 Ribu

Rabu, 27 Oktober 2021 | 15:39 WIB
anggota-komisi-ix-seharusnya-presiden-jokowi-bisa-menurunkan-harga-tes-pcr-di-bawah-rp-300-ribu
Ilustrasi tes PCR. Warga melakukan tes swab di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Jawa Tengah. (Sumber: Dok. Humas Pemkab Batang, Jawa Tengah)

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin menyebut, seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengeluarkan kebijakan harga tes PCR di bawah Rp 300 ribu. 

Menurut dia, seorang Kepala Negara semestinya bisa menerapkan harga tes PCR lebih murah dari Rp 300 ribu. Sebab, bila harganya ditetapkan sebesar itu masih akan membebani masyarakat. 

"Harga 300 ribu ini sama seperti usulan Gubernur Kalbar dan Kemenkes di bulan Agustus lalu, seharusnya Presiden bisa lebih murah lagi, misal menurunkan harga PCR menjadi 75 ribu seperti Antigen,” kata Alifudin dalam keterangan tertulis, Rabu (27/10/2021). 

Baca Juga: Tes PCR untuk Seluruh Moda Transportasi, PKB: Gemblung!

Politikus PKS itu meminta kepada seluruh pemilik laboratorium PCR di Indonesia bekerjasama dengan pemerintah untuk rela menurunkan harga tes PCR. Sebab, ia menduga selama ini mereka sudah meraup keuntungan besar sejak Indonesia dilanda pandemi Covid-19. 

"Sejak awal sudah untung besar, karena pandemi covid 19 ini tentang kemanusiaan, baiknya semua yang ingin PCR bisa mendapat harga lebih murah lagi, atau kalau bisa gratis,” ujarnya. 

Selain itu, ia juga mendesak ketegasan dari Pemerintah, jika ada pengusaha PCR yang mematok harga mahal harus diberi sanksi tegas. Dirinya berharap wabah ini tak menjadi ladang bisnis dari para pengusaha farmasi dalam menambah pundi-pundi kekayaannya.

“Kami berharap, setelah reses akan meminta pimpinan komisi IX untuk memanggil pihak terkait, bahwa Pandemi Covid 19 ini tidak dijadikan ladang bisnis pihak tertentu,” kata Alifudin.

Ia mengimbau kepada pemerintah untuk serius dalam mengkaji persoalan harga tes PCR ini, sehingga bisa membuktikan bila pemerintah berpihak pada rakyat. 

Baca Juga: Kemenkes Siapkan Modal untuk Turunkan Harga PCR Jadi Rp 300 Ribu

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
05:34
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19