Kompas TV bisnis kebijakan

Keluarkan Kebijakan Baru, Upah Minimum Tak Berlaku untuk Pelaku UMK Mulai Tahun Depan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 07:22 WIB
keluarkan-kebijakan-baru-upah-minimum-tak-berlaku-untuk-pelaku-umk-mulai-tahun-depan
Pekerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pembuatan roti di kawasan Tanah Kusir, Jakarta, tengah memasukkan donat yang telah selesai dibuat ke dalam wadah sebelum didistribusikan ke warung di seputaran Jakarta, Depok, dan Bogor, Rabu (6/1/2021). (Sumber: Kompas.tv/Ant)

JAKARTA, KOMPAS .TV – Pemerintah akan mengecualikan usaha mikro dan kecil dari kewajiban membayar upah minimum sesuai standa yang berlaku. Regulasi ini resmi diterapkan dalam kebijakan penetapan upah minimum 2022.

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dari unsur pengusaha Adi Mahfudz menegaskan, upah minimum resmi tidak berlaku untuk UMK mulai tahun depan.

 ”UMK tidak ikut upah minimum, hanya berdasarkan kesepakatan. Tentu dengan rambu-rambu tertentu yang harus diperhatikan,” ujarnyanya, Selasa (26/10/2021), seperti dikutip dari Kompas.id.

Pengecualian tersebut hanya berlaku bagi UMK yang masih mengandalkan sumber daya tradisional serta tidak bergerak di usaha berteknologi tinggi dan padat modal.

Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengupahan. Pasal 36 PP 36/2021 mengatur, upah pada usaha mikro kecil (UMK) ditetapkan berdasarkan kesepakatan pengusaha dan pekerja.

Ketentuannya, upah paling sedikit sebesar 50 persen dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi terkait, dan nilai upah yang disepakati paling sedikit 25 persen di atas garis kemiskinan provinsi. 

Baca Juga: Banyak Pengusaha Tak Bayar Upah Minimum, Serikat Pekerja Minta Depenas Bertindak

Ambil contoh Provinsi DKI Jakarta. Dengan rata-rata konsumsi per kapita 2019 Rp 2,156 juta per bulan dan garis kemiskinan 2019 Rp637.260 per kapita per bulan, upah di sektor UMK di Jakarta paling sedikit berkisar Rp796.575 sampai Rp1,078 juta.

Sebagai perbandingan, upah minimum Provinsi DKI Jakarta pada 2020 adalah Rp4,27 juta.

Namun, Adi menerangkan, belum ada rumus baku untuk menghitung standar upah minimum khusus UMK ini. PP 36/2021 hanya mengatur rambu-rambu untuk menetapkan kisaran upah. Depenas sedang mengupayakan adanya formula baku khusus UMK itu.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Gading Persada

Sumber : Kompas.id



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
01:00
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19