Kompas TV internasional kompas dunia

Kudeta Militer di Sudan, AS Bekukan Bantuan USD700 Juta dan PBB Laporkan Situasi Memanas

Selasa, 26 Oktober 2021 | 08:00 WIB
kudeta-militer-di-sudan-as-bekukan-bantuan-usd700-juta-dan-pbb-laporkan-situasi-memanas
Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price pada hari Senin (25/10/2021) waktu Washington mengatakan jumlah penuh dari paket bantuan darurat senilai 700 juta dollar itu saat ini sudah "dihentikan sementara" sambil menunggu tinjauan dari perkembangan di Khartoum. (Sumber: AP Photo)

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Pemerintah Amerika Serikat menyatakan mereka menangguhkan bantuan darurat USD700 juta yang ditujukan bagi Sudan menyusul kudeta militer di negara itu.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price pada hari Senin (25/10/2021) waktu Washington, mengatakan jumlah penuh dari paket bantuan darurat senilai USD700 juta itu saat ini sudah "dihentikan sementara" sambil menunggu tinjauan dari perkembangan di Khartoum.

Dana yang merupakan dukungan finansial langsung, sebelumnya dialokasikan untuk membantu transisi Sudan menuju demokrasi dan pemerintahan sipil sepenuhnya.

Ned Price mengatakan, bantuan lain dari Amerika Serikat untuk Sudan juga bisa saja terpengaruh, tergantung perkembangan situasi di negara tersebut.

Pemerintah Amerika Serikat mengutuk pengambilalihan militer dan pembubaran pemerintahan transisi yang dipimpin masyarakat sipil, serta menuntut pembebasan semua pejabat sipil yang ditahan dalam kudeta semalam, termasuk penangkapan Perdana Menteri Abdalla Hamdok.

Price mengatakan pemerintahnya mengawasi perkembangan dengan "sangat dekat" dan "tidak akan ragu" untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas kudeta.

Sementara itu, utusan khusus PBB untuk Sudan mengatakan berbagai barikade di ibu kota Khartoum terbakar dan sesekali terdengar suara tembakan sehingga ada risiko akan ada lebih banyak kekerasan atau lebih banyak bentrokan.

Baca Juga: Sejarah Kudeta Militer Sudan: Konflik Tak Berkesudahan dan Puluhan Tahun Kediktatoran Militer

Jenderal Abdel Fattah al-Burhan yang kini menjadi penguasa tertinggi Sudan setelah militer dibawah komandonya mengambil alih pemerintahan dan menahan Perdana Menteri serta jajaran pejabat negara itu. (Sumber: France24 via AFP)

Utusan khusus PBB untuk Sudan, Volker Perthes, berbicara dalam jumpa pers dari Khartoum kepada wartawan di markas besar PBB Senin.

Perthes mengatakan, setelah tentara melakukan kudeta dan memblokade pintu masuk, jembatan dan bandara di kota itu, cukup banyak partai dan serikat pekerja yang meminta masyarakat turun ke jalan untuk mengutuk kudeta militer tersebut.

Penulis : Edwin Shri Bimo | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Associated Press



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
23:35
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19