Kompas TV internasional kompas dunia

Presiden Turki Erdogan Melunak dari Keputusan Mengusir Duta Besar 10 Negara Penting

Selasa, 26 Oktober 2021 | 06:10 WIB
presiden-turki-erdogan-melunak-dari-keputusan-mengusir-duta-besar-10-negara-penting
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melunak dari sikap kerasnya mengusir 10 dubes negara penting, menyusul pernyataan Amerika Serikat yang menghormati konvensi PBB bahwa diplomat tidak boleh ikut campur urusan dalam negeri negara tempat bertugas. (Sumber: Straits Times)

ANKARA, KOMPAS.TV - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melunak dari sikap kerasnya untuk mengusir 10 duta besar negara penting, yang telah melanggar hak kedaulatan Turki.

Seperti dilansir France24, Senin (25/10/2021), Erdogan berbicara setelah Amerika Serikat dan beberapa negara mengeluarkan pernyataan resmi, yang mengatakan mereka menghormati konvensi PBB yang mengharuskan diplomat untuk tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara tuan rumah.

Erdogan mengatakan, "Pernyataan baru oleh negara-negara itu menunjukkan mereka mengambil langkah mundur dari fitnah terhadap negara kita," seraya menambahkan, "Mereka akan lebih berhati-hati sekarang."

Lira Turki bangkit kembali dari posisi terendah dalam sejarah, lega bahwa Turki dan Barat terhindar dari bibir jurang krisis diplomatik paling serius selama 19 tahun pemerintahan Erdogan.

Krisis diplomatik itu dimulai dengan seruan bersama minggu lalu oleh kedutaan besar AS, Jerman, Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, dan Swedia agar Turki segera menyelesaikan kasus hukum terhadap seorang filantropi, Osman Kavala, yang saat ini dipenjara.

Baca Juga: Erdogan Perintahkan Menlu untuk Usir Duta Besar dari 10 Negara, Termasuk Jerman dan Amerika Serikat

Osman Kavala, pegiat sipil Turki yang ditahan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Sabtu (23/10/2021) meminta menlunya mengusir dubes 10 negara termasuk Jerman dan Amerika Serikat yang meminta pembebasan Osman Kavala, seperti dilansir Straits Times, Sabtu (23/10/2021). (Sumber: haberler.com)

Pemimpin masyarakat sipil dan pengusaha berusia 64 tahun itu dipenjara tanpa putusan pengadilan selama empat tahun terakhir.

Para pendukung memandang Kavala sebagai simbol yang tidak bersalah dari tumbuhnya intoleransi terhadap perbedaan pendapat politik yang dikembangkan Erdogan setelah selamat dari kudeta militer yang gagal pada tahun 2016.

Namun Erdogan menuduh Kavala mendanai gelombang protes anti-pemerintah tahun 2013 dan kemudian memainkan peran dalam upaya kudeta.

Erdogan usai memimpin rapat kabinet yang khusus membahas krisis diplomatik tersebut mengeluarkan pernyataan tentang tugasnya sebagai kepala negara untuk memberikan tanggapan yang diperlukan terhadap pelanggaran asing atas kedaulatan Turki.

Penulis : Edwin Shri Bimo | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : France24/AFP



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
11:32
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19