Kompas TV nasional politik

Ketua MPR: Amendemen UUD 1945 Diperlukan agar Tak Ada Lagi Proyek yang Mangkrak

Senin, 25 Oktober 2021 | 16:46 WIB
ketua-mpr-amendemen-uud-1945-diperlukan-agar-tak-ada-lagi-proyek-yang-mangkrak
Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). (Sumber: Dok DPR RI)

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan amendemen UUD 1945 dengan menghadirkaN Pokok-Pokoko Haluan Negara (PPHN) amat diperlukan agar tak terjadi lagi proyek yang mangkrak, karena tak ada landasan dalam pembangunan negara.  

"Tidak boleh lagi satu sen pun uang negara kemudian menjadi besi tua, jadi proyek yang mangkrak. mengapa?  karena para pemimpinnya berubah haluan," kata pria yang karib disapa Bamsoet dalam acara Bedah buku Catatan Dari Senayan 2 : Relasi islam Dan negara perjalanan Indonesia karya Arsul Sani, Senin (25/10/2021). 

Baca Juga: Wakil Ketua MPR Sebut Masyarakat Tak Butuh Amendemen UUD 1945, Ini Alasannya

Menurut dia, perubahan haluan ini, sangat tergantung atau tidak pada visi misi individual, tapi juga sangat tergantung kepada siapa partai mana yang memenangkan pertarungan.

"Kemudian apakah PPHN ini juga bakal memperparah arah bangsa kita? Karena saya meyakini kalau bangsa ini punya guide, punya bintang pengarah maka bangsa ini tidak akan kehilangan arah atau kehilangan haluan dalam menjalankan pemerintahan, siapapun presidennya ke depan," ujarnya. 

Politikus Partai Golkar itu menantang Arsul Sani untuk membuat penelitian apakah amendemen UUD 1945 itu masih berhubungan erat dengan ajaran Islam atau tidak. 

"Saya kira ini tantangan yang menarik buat bapak Arsul dan tantang lagi amandemen yang keempat ini, apakah masih berhubungan erat dalam dalam bisa dari relasi Islamnya," ujarnya. 

Selain itu, dengan adanya penelitian nanti yang dilakukan oleh Arsul Sani ihwal kehadiran PPHN dalam regulasi Indonesia juga dapat memberikan arah atau pencerahan bagi masyarakat. 

Baca Juga: Bamsoet: Amendemen UUD 1945 Butuh Dukungan dari Seluruh Partai Politik

"Apakah sudah membawa pesan-pesan kita sebagai umat memberikan kesehatan pada rakyat kita dan apakah pilihan liberalisasi yang kita anut hari ini dan demokrasi yang kita anut hari ini, sesuai dengan garis keislaman kita," katanya. 

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
13:45
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19