Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Banyak Pengusaha Tak Bayar Upah Minimum, Serikat Pekerja Minta Depenas Bertindak

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:15 WIB
banyak-pengusaha-tak-bayar-upah-minimum-serikat-pekerja-minta-depenas-bertindak
Ilustrasi buruh (Sumber: Antara )

JAKARTA, KOMPAS.TV –  Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar meminta Depenas lebih aktif berperan untuk memastikan pekerja digaji sesuai standar upah minimum.

Sebab, menurutnya, masalah utama dalam upah minimum adalah tidak adanya kepastian pekerja untuk digaji sesuai standar yang berlaku.

Selain itu, Timboel mengkritisi dialog sosial di forum Kementerian Ketenagakerjaan dengan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Badan Pekerja Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional (BP LKS Tripnas) pada 21-22 Oktober 2021 di Jakarta yang dinilai hanya sebatas menyamakan pandangan dan mengikat komitmen terkait penentuan upah minimum 2022.

Timboel menilai, forum itu perlu dimanfaatkan lebih intens dan kontinu untuk memastikan regulasi diterapkan dengan baik pasca penetapan upah minimum.

“Apa strategi pemerintah bersama Depenas untuk memastikan ke depan aturan ini dipatuhi pengusaha, agar tidak ada lagi pekerja yang dibayar di bawah standar? Ini masalah klasik yang terus dibiarkan. Semua seperti diam seribu bahasa ketika harus bicara pengawasan dan penegakan hukum,” ujarnya.

Baca Juga: Pemerintah Beri Sinyal Kenaikan Upah di Tahun 2022, Berapa Besarannya?

Untuk diketahui, berdasarkan Data Survei Angkatan Kerja Nasional Februari 2021, sebanyak 49,67 persen pekerja masih digaji di bawah upah minimum. Artinya, hampir setengah dari total pekerja di Indonesia dibayar di bawah standar.

Hasil olahan data Sakernas Februari 2021 menunjukkan, dari total 34 provinsi, masih ada 11 provinsi yang rata-rata upah riil bersihnya di bawah standar upah minimum yang berlaku.

“Dalam empat tahun terakhir, kepatuhan pengusaha untuk menggaji pekerjanya sesuai standar upah minimum yang berlaku selalu ada di kisaran 49-57 persen, “ jelas Timboel.

Sementara, menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, selama ini tingkat kepatuhan pengusaha untuk menggaji sesuai upah minimum rendah karena beberapa faktor.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV/Kompas.id



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
22:31
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19