Kompas TV bisnis kebijakan

Pemerintah Beri Sinyal Kenaikan Upah di Tahun 2022, Berapa Besarannya?

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:23 WIB
pemerintah-beri-sinyal-kenaikan-upah-di-tahun-2022-berapa-besarannya
Ilustrasi adanya kenaikan upah tahun 2022 seiring ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Sumber: Shutterstock/Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemerintah mengindikasikan adanya kenaikan upah minimum tahun 2022. Hal ini seiring dengan penetapan upah minimum tahun 2022 resmi mengikuti ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Akan tetapi, kenaikan itu kemungkinan tidak memenuhi ekspektasi sebagian pihak karena disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19.

Sinyal terkait kenaikan upah tersebut mengemuka dalam acara dialog bersama oleh Kementerian Ketenagakerjaan dengan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Badan Pekerja Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional (BP LKS Tripnas) pada 21-22 Oktober 2021 di Jakarta.

Baik dari pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh berupaya menyamakan pandangan mengenai mekanisme penetapan upah minimum yang sesuai dengan UU Cipta kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengatakan, upah minimum tahun 2022 akan mengalami kenaikan, meski belum memenuhi ekspektasi sebagian pihak.

Baca Juga: Sebagian Besar Pekerja di Indonesia Digaji di Bawah Standar Upah Minimum

“Bagi pihak yang tidak puas, mereka bisa menggunakan mekanisme gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya lewat keterangan resmi, Minggu (24/10/2021.

Namun, menurutnya, hal itu adalah langkah maju, mengingat kondisi perekonomian masih dalam proses pemulihan akibat Covid-19. Kenaikan upah minimum ini masih lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021 lalu ketika Menaker memutuskan tidak ada kenaikan upah minimum.

Penetapan upah minimum, lanjut Putri, pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan serta demi kesejahteraan pekerja. Namun, penetapan itu tetap perlu memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian nasional.

“Tidak hanya berpikir kesejahteraan pekerja, tapi juga memperhatikan kemampuan perusahaan agar kelangsungan bekerja dapat terjaga dan mendorong perekonomian nasional,” katanya.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Desy Afrianti

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
17:47
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19