Kompas TV nasional peristiwa

Ketua Satgas Covid-19 IDI: Syarat Tes PCR Naik Pesawat Tidak Ada Kaitan dengan Komisi Buat Dokter

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:12 WIB
ketua-satgas-covid-19-idi-syarat-tes-pcr-naik-pesawat-tidak-ada-kaitan-dengan-komisi-buat-dokter
Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban di Kantor IDI, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2020). (Sumber: KOMPAS.com/SANIA MASHABI)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Zubairi Djoerban membantah ada kepentingan dari tenaga kesehatan dalam syarat tes swab polymerase chain reaction (PCR) bagi pelaku perjalanan transportasi udara dalam negeri.

Hal itu untuk menjawab pertanyaan netizen yang diajukan kepadanya di media sosial. Belakangan syarat tes PCR ini menjadi polemik karena sebelumnya penumpang pesawat hanya menyertakan tes swab antigen sebagai syarat.

Zubairi menekankan bahwa tes swab PCR sebagai syarat perjalanan transportasi udara menjadi salah satu langkah pencegahan penyebaran virus corona di dalam pesawat.

Baca Juga: Polemik Aturan Wajib PCR saat Naik Pesawat, Ini Kata IDI

Syarat tersebut juga sama pentingnya dengan vaksin Covid-19. Karena sangat penting, seharusnya tes PCR bisa digratiskan. 

"Posisi saya jelas. Sama seperti vaksin, tes PCR sangat penting untuk melawan pandemi. Tapi jangan dipahami dokter itu mendapat komisi dari penjualan PCR. Tidak nyambung. Bahkan, karena penting, harusnya tes PCR bisa seperti vaksin, yakni gratis. Itu kalau bisa," ujarnya dalam akun Twitter pribadinya @ProfesorZubairi, Sabtu (23/10/2021).

Sebelumnya, pemerintah secara resmi mewajibkan calon penumpang pesawat untuk membawa hasil negatif tes Covid-19 dengan PCR. Aturan baru ini berlaku mulai 24 Oktober 2021.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan Nomor 88 Tahun 2021 yang telah disahkan pada Kamis (21/10/2021).

Baca Juga: Politisi Demokrat Minta Pemerintah Tanggung Biaya PCR untuk Naik Pesawat: Tambah Derita Rakyat Saja

Aturan perjalanan baru ini diperketat seiring perpanjangan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk periode 19 Oktober hingga 1 November 2021.

Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:38
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19