Kompas TV nasional hukum

Pakar Hukum Pidana Sebut Banyak Aturan Bisa Jerat Pinjol Ilegal

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 21:09 WIB
pakar-hukum-pidana-sebut-banyak-aturan-bisa-jerat-pinjol-ilegal
Pembeberan fakta kejahatan pinjol ilegal usai penggerebekan di lima lokasi di Jabodetabek. (Sumber: Tribunnews)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan menyebutkan ada sejumlah aturan alternatif berdasarkan hukum pidana untuk menindak perusahaan pinjaman online (pinjol) ilegal.

Artinya, hukum yang bisa digunakan untuk menjerat perusahaan pinjol ilegal tidak hanya UU ITE, melainkan juga ketentuan pidana lainnya.

“Ada kesusilaan, ada ancaman, ada ilegal akses. tapi juga ada undang-undang lain yang bisa dikenakan kepada para perusahaan pinjol yaitu KUHP Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang OJK dan undang-undang lainnya yang bisa menjerat para pelaku pinjol yang telah menyalahgunakan,” ujarnya, Sabtu (23/10/2021).

Baca Juga: Fakta-Fakta Kejahatan Pinjol Ilegal, Didanai WNA dan Peras Uang Rp20 Miliar dari Masyarakat

Menurut Asep, penyalahgunaan yang kerap terjadi terutama berkaitan dengan pengenaan bunga. Hukum di Indonesia mengacu pada hukum masa pendudukan Belanda yang melarang riba.

“Tapi yang lebih penting tidak hanya penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan pinjol, melainkan juga perhatian kepada konsumen,” ucapnya.

Ia juga berpendapat pinjol akan patah tumbuh hilang berganti sesuai dengan kebutuhan supply dan demand.

Selama masyarakat membutuhkan dan bisa memberi jalan pintas, maka pinjol akam tetap ada, seperti dulu ada rentenir atau bank keliling.

Ia menilai orang terdesak dan memanfaatkan pinjol ilegal karena sulit berurusan dengan bank atau lembaga keuangan resmi.

Artinya, perlu mencegah konsumen, termasuk UMKM jatuh ke pinjol ilegal dengan menyosialisasikan literasi digital atau edukasi keuangan.

Penulis : Switzy Sabandar | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Vaksinasi Didalam Kendaraan Tempur

Senin, 29 November 2021 | 12:40 WIB
Berita Daerah

Rem Blong! Truk Hantam 5 Mobil

Senin, 29 November 2021 | 12:35 WIB
Berita Daerah

Penumpang Mulai Padati Pelabuhan Siau

Senin, 29 November 2021 | 12:35 WIB
Berita Daerah

Ornamen Natal Mulai Diburu Warga

Senin, 29 November 2021 | 12:35 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
12:44
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19